Polda Jateng Ungkap 27 Laporan TPPO dalam Sepekan: 29 Tersangka Diproses, 56 Korban Diselamatkan
Penanganan TPPO tersebut juga melibatkan instansi terkait, khususnya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat yang berencana bekerja ke luar negeri. Perwakilan BP3MI Jawa Tengah mengingatkan pentingnya memastikan seluruh persyaratan penempatan pekerja migran terpenuhi, mulai dari paspor, visa kerja, kontrak kerja, hingga pemeriksaan kesehatan.
Temuan BP3MI Jateng: Pekerja Migran Hanya Pakai Visa Kunjungan
"Permasalahan yang masih banyak kami temukan adalah pekerja migran yang bekerja di luar negeri hanya menggunakan visa kunjungan, bukan visa kerja. Karena itu, kami mengajak masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar mengikuti prosedur resmi dan melengkapi dokumen sesuai ketentuan. Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan Jobs Info BP3MI untuk mendapatkan informasi mengenai penempatan pekerja migran secara prosedural," Resvi Harum Ardika dari BP3MI Jawa Tengah.
Senada dengan hal tersebut, perwakilan Kantor Imigrasi, Putu Agus Eka Putra mengimbau masyarakat agar mengurus paspor dan proses keberangkatan ke luar negeri sesuai prosedur serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut penting untuk menghindari risiko dan dampak hukum akibat penggunaan dokumen perjalanan yang tidak sesuai peruntukannya.
Sementara itu, Ratna Mulya Sari dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam mendukung perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi korban TPPO. Pendampingan tidak hanya dilakukan pada tahap awal penanganan, tetapi juga diarahkan pada pemulihan korban dari aspek psikologis, sosial, hingga keberfungsian sosialnya.
Perdagangan orang merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi dan martabat kemanusiaan sehingga membutuhkan perhatian serta penanganan bersama.
"Fokus kami bukan hanya pada penanganan awal, tetapi juga memastikan korban mendapatkan pendampingan dan pemulihan secara menyeluruh, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun keberfungsian sosial," ujarnya.
Dirres PPA dan PPO Kombes Pol Nunuk Setiyowati menegaskan, keberhasilan pemberantasan perdagangan orang tidak semata-mata diukur dari jumlah pelaku yang ditangkap dan diproses hukum, tetapi juga dari kemampuan mencegah masyarakat menjadi korban, memutus jaringan perdagangan orang, serta memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan.
"Keberhasilan sesungguhnya dari pemberantasan perdagangan orang bukan hanya seberapa banyak pelaku yang bisa ditangkap dan diproses hukum, tetapi bagaimana kita mampu mencegah masyarakat menjadi korban, memutus jaringan perdagangan orang, menyelamatkan mereka yang dieksploitasi, serta memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan," tegasnya.
Editor: Ahmad Antoni