JAKARTA, iNewsSemarang.id – Jelang Pemilu 2024, Nahdlatul Ulama (NU) mengeluarkan pernyataan sikap. PBNU secara tegas menolak jika dijadikan alat politik untuk tujuan jangka pendek, yakni demi memenangkan pemilu. NU tidak mau politik identitas di masa lalu terulang pada pemilu mendatang.
Sebaliknya, untuk mengantisipasi politik identitas, NU memiliki peran strategis dan penting dalam pendidikan politik kepada masyarakat, membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kebijakan, stakeholder dan kelompok lintas agama.
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf berharap politik identitas tak lagi mendominasi gelaran pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia.
"Kami (NU) terus terang menolak secara tegas untuk dijadikan alat politik pada pemilu yang akan datang," katanya dikutip dalam laman resmi NU Online, Selasa (27/09/2022).
"Politik identitas yang kita pernah alami tidak boleh terulang lagi apalagi sampai merusak nama baik Indonesia," ujar pria yang akrab disapa Gus Yahya ini.
Dia mengimbau masyarakat perlu menghindari politik identitas. Sebab politik identitas kerap kali dijadikan senjata bagi kelompok dan organisasi tertentu untuk menjatuhkan lawan politiknya bahkan mengancam keutuhan bangsa dan negara
Ancaman terkait politik identitas ini berkaitan erat dengan konteks di ranah global, seperti radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Bahkan konflik di belahan dunia lain,” ujar Gus Yahya.
Karenanya Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibien Rembang ini mengajak agar semua pihak dapat mengantisipasi politik identitas sejak dini. Sebab menurutnya sudah saatnya masyarakat memahami secara luas kebutuhan krusial bangsa dan negaranya dalam konteks jangka panjang.
“Untuk menentukan pilihan ini penting bagi masyarakat memahami secara lebih lengkap dan mendalam tentang kebutuhan bangsa dan negara bukan hanya pada konteks jangka pendek saja, tapi harus sungguh-sungguh menyiapkan kebutuhan yang lebih jauh,” kata Gus Yahya.
Editor : Maulana Salman
Artikel Terkait
