PURWAKARTA, iNewsSemarang.id- Sidang perdana gugatan cerai Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika atas suaminya Dedi Mulyadi digelar di Pengadilan Agama Purwakarta, pada Jumat (18/11/2022). Agenda sidang adalah mediasi antara penggugat dan tergugatr.
Ditemui seusai sidang, Anne Ratna Mustika mengatakan pokok materi gugatan pertama adalah soal rumah tangganya bermasalah sejak beberapa tahun belakangan. “Sehingga jalan akhirnya gugatan cerai,” kata Anne Ratna Mustika.
Menurut Neng Anne, perselisihan terjadi karena soal manajemen keuangan rumah tangga yang dianggap tidak terbuka. Kemudian Kang Dedi dianggap tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepadanya.
Anne merasa mengalami kekerasan verbal atau KDRT secara psikis. “Itu yang menyebabkan perselisihan terus menerus dalam ruma tangga kami. Sehingga tadi mediasi tidak ada kesepakatan dan langsung masuk ke pokok perkara,” ujar Ambu Anne.
Sementara itu, Dedi Mulyadi justru mempertanyakan apa yang kurang dari sisi ekonomi keluarga. Menurut dia, semua sudah tercukupi. Terlebih Neng Anne, sapaan akrab Anne Ratna Mustika, sebagai bupati difasilitasi negara, mulai dari makan, minum, mobil, pakaian, hingga ajudan.
Kemudian, kata Dedi, ketiga anaknya pun hidup serba berkecukupan. Anak pertama sebentar lagi menyelesaikan kuliah di salah satu PTN di Bandung. Begitu juga anak kedua yang baru masuk PTS di Bandung dibiayai oleh Kang Dedi.
“Anak yang paling besar sudah hampir selesai di Unpad. Yang kedua masuk di Unpar fakultas hukum. Biayanya dari mulai uang masuk sampai biaya kos, saya yang jamin. Yang bungsu lagi lucu-lucunya diasuh oleh Teh Elis. Biaya pengasuhan, gaji tiap bulan saya yang menjamin karena tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga,” ujar Kang Dedi.
Tidak hanya itu sejumlah aset keluarga pun sangat mencukupi untuk anak cucu. Seperti di Pasawahan yang menjadi rumah keluarga dan tempat anak-anak dibesarkan. Begitu juga rumah di Wanayasa yang juga sangat layak.
“Itu saya urus tiap hari dan bayar pajak juga listrik yang setiap bulan lebih dari Rp20 juta. Itu saya yang bayar. Di situ lah hidup saling bersama, saling berbagi, urusan beras sudah ditanggung negara, urusan lain saya yang nanggung termasuk aset-aset anak saya untuk masa depan,” tuturnya.
Sebagai pemimpin, kata Kang Dedi, sudah sepatutnya tidak lagi memikirkan diri sendiri. Namun yang lebih penting seorang pemimpin harus memikirkan kepentingan rakyat yang saat ini masih banyak mengalami kesusahan mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga urusan usia muda menjadi PSK untuk menyambung hidup.
“Itu yang harus kita pikirkan. Karena pemimpin itu sudah tidak boleh lagi memikirkan dirinya. Pemimpin itu ditugaskan memikirkan rakyat,” ucap mantan Bupati Purwakarta dua periode ini. (mg arif)
Editor : Maulana Salman
Artikel Terkait
