Cegah Pertikaian Antar Partai, Hendi Minta Kasus Pemukulan Kadernya Diselesaikan Melalui Jalur Hukum

JAKARTA, iNewsSemarang.id - Guna mencegah pertikaian antar partai, Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Semarang, Hendrar Prihadi menginstruksikan para kadernya di Semarang bisa meredam emosinya. Ia meminta kasus pemukulan yang diduga dilakukan oleh anggota DPRD Kota Semarang dari Gerindra terhadap kadernya tersebut diselesaikan melalui jalur hukum. 

Hendrar Prihadi menerangkan, peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (8/9/2023) pukul 21.45 WIB. Saat itu, kader PDIP yang bertempat tinggal di Kelurahan Bandarharjo, Semarang Utara dihampiri Ketua DPC Gerindra berinisial JS.

Hendi mendapat informasi jika kader PDIP itu langsung dipukul tanpa dijelaskan duduk perkaranya.

"Tadi malam hari Jumat jam 21.45 WIB, ada kawan kami warga Jalan Cumi-cumi, Kelurahan Bandarharjo, Semarang Utara, yang didatangi oleh Ketua DPC Gerindra. Kemudian tanpa babibu, Ketua Gerindra yang juga anggota DPRD Kota Semarang itu memukul kader kami," kata Hendi sapaan akrab Hendrar Prihadi dalam keterangan vidio yang diterima iNewsSemarang.id, Sabtu (9/9/2023).

Hendi memaparkan, kader PDIP itu dipukul karena memasang bendera partai di sekitar perkampungan yang ditinggali Ketua Gerindra Semarang tersebut.

Hendi pun melaporkan peristiwa itu kepada Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul serta Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Dia meminta arahan dan sikap serta langkah yang harus diambil dari situasi yang berkembang tadi malam tersebut.

Sekjen Hasto juga katanya meminta jajaran PDIP Semarang untuk melaporkan persoalan tersebut ke ranah hukum.

"Jadi kami akan segera laksanakan segera setelah acara ini kita lakukan 2 perintah Pak Sekjen itu. Meredam emosi kawan-kawan dan juga melaporkan kasus ini ke kepolisian," katanya.

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyesalkan terjadinya aksi dugaan pemukulan tersebut. Ia mengatakan, dalam demokrasi tidak boleh mengedepankan suatu emosi, apalagi memaksakan kehendak.

"Dari hal yang sederhana, melempar handphone saja itu tidak diizinkan dalam alam demokrasi yang baik, apalagi melakukan suatu tindak kekerasan, karena itulah kami sangat menyesalkan terhadap suatu-suatu tindakan arogansi apalagi menggunakan intimidasi, menggunakan kekerasan, itu tidak boleh di dalam alam demokrasi kita," katanya.

Hasto pun memerintahkan kader untuk tidak melakukan suatu hal yang sifatnya justru semakin memperburuk.

"Kita harus membangun kondusivitas di dalam alam demokrasi kita yang berkebudayaan, sehingga langkah menempuh proses hukum itu merupakan hal yang sangat positif," pungkasnya.

Editor : Maulana Salman