"Ini adalah upaya dari DJKI dan Kanwil untuk menekan angka pelanggaran KI," jelas Yosi.
"Juga sebagai penghargaan atas komitmen pengelola pusat perbelanjaan dalam menjaga produk-produknya dari pelanggaran KI," imbuhnya.
Mereka semua dianggap telah berhasil menerapkan prinsip Kekayaan Intelektual dan menerapkan syarat yang berkaitan dengan perlindungan Kekayaan Intelektual. Salah satunya adalah larangan menjual barang-barang palsu atau melanggar hukum yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama usaha.
Secara keseluruhan, sertifikasi ini merupakan bagian dari program unggulan DJKI yang telah diluncurkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly pada 6 Januari 2022 lalu.
Editor : Maulana Salman
Artikel Terkait
