JAKARTA, iNews.id - Ada beberapa kriteria sekolah yang wajib menghentikan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) menurut Pemerintah, langkah ini dilakukan sebagai salah satu mitigasi penularan Covid-19.
Wiku Adisasmito selaku Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 menjelaskan kriteria pertama adalah ditemukannya kasus positif saat PTM berlangsung. Adapun, sekolah diharuskan menghentikan PTM selama dua minggu.
“Jika ditemukan kasus positif saat PTM berlangsung maka segera lakukan langkah-langkah mitigasi. Penghentian sementara PTM sekurang-kurangnya dua minggu pada satuan pendidikan atau sekolah yang memiliki klaster penularan Covid-19 di satuan pendidikan tersebut,” kata Wiku dikutip dari siaran kanal Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (26/1/2022).
Kemudian, kriteria lainnya adalah jika klaster penularan Covid-19 di satuan pendidikan memiliki angka positivity rate hasil surveilans epidemiologis sebesar 5 persen. Selain itu, jika warga satuan pendidikan yang masuk dalam notifikasi hitam pada aplikasi PeduliLindungi sebanyak 5 persen atau lebih.
"Kegiatan pada sekolah dengan kriteria tersebut dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ)," ungkapnya.
Wiku menambahkan apabila setelah dilakukan surveilans ternyata bukan merupakan klaster PTM terbatas atau angka positivity di bawah 5 persen, maka PTM terbatas hanya dihentikan pada kelompok belajar yang terdapat kasus konfirmasi selama 5x24 jam.
"Setiap satuan pendidikan dan pemerintah daerah semua harus siap dan responsif menangani kasus konfirmasi di daerahnya sesuai aturan yang berlaku," terang dia.
Tak lupa, Wiku mengingatkan bahwa sekolah juga harus memenuhi persyaratan sesuai yang diamanatkan dalam SKB 4 Menteri dalam melakukan PTM. Di antaranya menjaga kebersihan atau sanitasi, mampu mengakses fasilitas kesehatan, dan memiliki Satgas Penanganan Covid-19.
Sekolah juga diharuskan melakukan verifikasi penanggung jawab melalui Kemenkes dan melaporkan tingkat kepatuhan Protokol Kesehatan secara rutin.
Editor : Moh.Miftahul Arief
Artikel Terkait
