Ronny menyebut, dalam proses itu, penentuan pagu anggaran juga tidak berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di lingkungan pemerintah Kota Semarang tahun 2023, khususnya pada pengadaan APAR HFC, kursi siswa, seragam sekolah dan tas sekolah. Selain itu juga tidak melalui E-Katalog, termasuk juga pengadaan sepeda motor.
"Untuk tindak lanjut dari temuan itu nanti kami akan teruskan ke aparat penegak hukum baik kepolisian maupun Kejaksaan untuk dilakukan pendalaman, apakah nantinya ada dugaan korupsi atau tidak nanti biar aparat penegak hukum yang memastikan. Kami akan bagi karena ada tujuh objek terkait dugaan yang kami dalami, kami akan gali lagi, informasinya akan kami tambah lagi agar bisa memperdalam nanti laporan kami ke APH," ucap Ronny.
Sedangkan terkait pengadaan meja dan kursi SD di Kota Semarang, Ronny menemukan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan oleh pejabat di Dinas Pendidikan Kota Semarang. Ia mengatakan jika Disdik Kota Semarang tidak melalui mekanisme usulan dari SD maupun UPTD/Kor Satpen dari 9 Kecamatan penerima. Selain itu, saat pengusulan sekitar bulan Juni hingga Juli 2023, Disdik Kota Semarang dipimpin oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas.
“Padahal Plt tidak mempunyai kewenangan dalam hal penganggaran seperti tertuang dalam Pasal 14 Ayat (7) UU Nomor 30 Tahun 2014, tentang administrasi pemerintahan. Segala penyimpangan yang kami temukan akan menjadi bukti dan akan kami laporkan ke aparat penegak hukum secepatnya,” ujar Ronny.
Editor : Maulana Salman
Artikel Terkait
