SEMARANG, iNewsSemarang.id - Rektor Universitas Katolik Soegijapranata (SCU) atau Unika Soegijapranata Semarang, Ferdinandus Hindiarto, mengungkapkan bahwa dirinya diminta untuk membuat testimoni video terkait kinerja positif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Permintaan tersebut datang dari seseorang yang mengaku dari Polrestabes Semarang.
"Dari Jumat (2/2/2024) sampai siang tadi jam 11 masih meminta saya. Dari video sampai tawaran terakhir membuat pernyataan. Menyatakan (yang meminta) dari Polrestabes Semarang yang nantinya akan dilaporkan ke Kapolda (Kapolda Jateng)," kata Ferdi, sapaan akrabnya, di Gedung Mikael Kampus SCU, Bendan, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Selasa (6/2/2024) siang.
Ferdi mengatakan, pihak yang mengaku dari Polrestabes Semarang tersebut menghubunginya melalui chat WhatsApp (WA) dan telepon. Dia juga dikirimi contoh pernyataan dari salah satu rektor di Semarang dan beberapa contoh video dari beberapa rektor terkait testimoni kinerja positif Presiden Jokowi.
Awalnya, Ferdi tidak merespons permintaan tersebut karena sedang dalam perjalanan ke Surabaya untuk menghadiri pertemuan dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) Indonesia. Di sana, mereka mengeluarkan pernyataan sikap mengkritisi Presiden Jokowi terkait prinsip-prinsip konstitusi dan netralitas.
"Berawal dari putusan MK ada pelanggaran di situ, kemudian Persiden (statemen) boleh kok memihak, boleh kok kampanye. Meskipun menunjukkan aturan-aturan, tapi etika itu di atas hukum. Kami non-partisan, ada sesuatu yang perlu diluruskan, ini kecintaan kami terhadap negeri ini," kata Ferdi.
Konferensi pers di Kampus SCU Semarang itu sendiri dimulai pukul 14.00 WIB. Ferdi mengatakan, beberapa waktu sebelumnya Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar sempat menghubunginya. "Jam 2 kurang (tadi) Pak Kapolrestabes telepon saya, saya akan terima, mari clear-kan di sini. Tapi ini beliau belum datang, mungkin masih perjalanan," cerita Ferdi.
Kasus ini menjadi sorotan karena menunjukkan adanya upaya untuk memobilisasi dukungan terhadap Presiden Jokowi dari kalangan akademisi. Hal ini dikhawatirkan dapat merusak independensi dan netralitas perguruan tinggi.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
