JAKARTA, iNewsSemarang.id - Harga BBM nonsubsidi berpotensi naik usai penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 rampung. Namun, pemerintah masih akan mencermati kembali perihal harga BBM.
Menurut Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Tutuka Ariadji, tren harga minyak dunia memang mengalami kenaikan imbas konflik di Timur Tengah.
"Kalau saya cermati harga minyak naik lagi kayaknya mau ke sana, karena intensitas Timur Tengah masih tinggi karen mengganggu logistik jadi akhirnya terpengaruh. Jadi memang perlu dicermati, saya setuju karena harga minyak cenderung naik terus," jelasnya, Selasa (20/2/2024).
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, harga BBM nonsubsidi ke depan akan selalu tergantung dengan harga minyak dunia.
"Jadi kan kalau yang nonsubsidi ini kan ikut formula harga indeks minyak, sekarang minyak sudah USD82 per barel. Jadi dibanding sama tahun lalu ada kenaikan antara USD5-6 dan itu pasti mempengaruhi biaya produksi," jelasnya di Gedung Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (16/2).
Maka itu, usai Pemilu 2024 ini, Arifin mengaku dirinya mempersilahkan penjualan BBM Nonsubsidi kepada masing-masing badan usaha karena mengikuti pergerakan harga minyak dunia. Namun untuk harga bbm subsidi Pertamina tetap akan ditahan.
Sebab menurut Arifin badan usaha akan melakukan evaluasi masing-masing mengenai harga BBM Nonsubsidi. Apalagi katanya, badan usaha memang kerap saling berkompetisi satu sama lain.
"Itu biar badan usaha yang bisa mengevaluasi. Tapi, mereka saling berkompetisi naiknya berapa. Pemerintah nahan yang subsidi, enggak ada kenaikan. Yang non subsidi itu badan usaha masing-masing," ujarnya.
Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) memang memutuskan untuk menahan harga Pertamax cs pada Februari 2024 atau sebelum pemilu 2024. Padahal, semua badan usaha seperti Shell, Vivo dan bp-AKR memutuskan untuk mengerek harga BBM Non subsidinya.
Editor : Maulana Salman
Artikel Terkait
