JAKARTA, iNewsSemarang.id - Organisasi Islam Muhammadiyah mengusulkan agar pemerintah meniadakan sidang isbat. Usulan tersebut dilayangkan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dengan tujuan untuk menghemat anggaran negara.
"Dengan tidak diadakan isbat, lebih menghemat anggaran negara yang secara keuangan sedang tidak baik-baik saja," kata Mu'ti dalam keterangannya, Jumat (8/3/2024).
Dia mengatakan hasil kesepakatan Menteri Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) digunakan pemerintah untuk mencari titik temu dalam perbedaan.
Diketahui kriteria baru yang diterapkan pada awal Ramadan 2022 yaitu tinggi hilal minimal 3 derajat dengan sudut elongasi minimal 6,4 derajat. Dengan adanya MABIMS seharusnya hasilnya sudah dapat diprediksi dengan jelas.
"Pemerintah menggunakan kriteria MABIMS di mana salah satu syarat adalah posisi hilal 4 derajat diatas ufuk. Pada saat awal Ramadan, posisi hilal di bawah 1 derajat dan pada saat akhir Ramadan posisi jauh diatas 6 derajat," katanya.
"Dengan kriteria itu, hasil isbat sudah dapat diprediksi dengan jelas," sambungnya.
Sebagai informasi, Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan 1445 H pada 11 Maret, Idulfitri 1 Syawal pada 10 April, dan Puasa Arafah 9 Zulhijah pada 16 Juni, serta Iduladha 10 Zulhijah 1445 H pada 17 Juni 2024. Keputusan penetapan itu dilakukan dengan menggunakan metode Hisab Wujudul Hilal Hakiki.
Sementara Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU), menyampaikan 1 Ramadan 1445 H diprediksi bertepatan dengan 12 Maret 2024.
Adapun pemerintah akan menggelar sidang isbat pada Minggu (10/3/2023). Sidang isbat dilaksanakan di Auditorium HM Rasjidi Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. (Arni Sulistiyowati)
Editor : Maulana Salman
Artikel Terkait
