JAKARTA, iNewsSemarang.id – Ribuan buruh akan berdemo di depan Istana Negara, 6 Juni 2024. Aksi tersebut sebagai respons program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang beberapa waktu lalu ditetapkan oleh pemerintah lewat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024.
“Partai Buruh dan KSPI akan mempersiapkan aksi besar yang akan diikuti ribuan buruh pada hari Kamis tanggal 6 Juni di Istana Negara, Jakarta,” kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal lewat keterangannya, Minggu (2/6/2024).
Selain Tapera, buruh juga menuntut agar dicabutnya sejumlah program pemerintah seperti program kamar rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan dan uang kuliah tunggal (UKT).
“Mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan hapus outsourcing serta tolak upah murah,” tegasnya.
Buruh juga akan mengajukan judicial review UU Tapera ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Selain aksi pada hari Kamis, Partai Buruh dan KSPI dalam waktu dekat akan mengajukan judicial review UU Tapera ke Mahkamah Konstitusi dan judicial review PP Tapera ke Mahkamah Agung,” katanya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan aturan soal Tapera sudah diperhitungkan dengan matang.
"Semuanya dihitunglah biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga pasti ikut berhitung. Mampu atau gak mampu berat atau gak berat," kata Jokowi usai menghadiri acara Inaugurasi Menuju Ansor Masa Depan, di Istora Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024).
Jokowi mencontohkan seperti kebijakan BPJS. Awal mulanya mendapatkan respons ramai dari masyarakat. Tapi,setelah berjalan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.
"Seperti dulu waktu BPJS, di luar yang BPI gratis 96 juta kan juga rame. Tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya. Hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan kalau belum biasanya pro dan kontra," ujarnya.
Editor : Ahmad Antoni
Artikel Terkait
