Dia mengungkapkan, Wadas adalah tempat para kasatria. Tempat peninggalan sejarah. Sehingga, negara jangan kelihatan ngotot untuk melakukan perampasan paksa terhadap tanah warga Wadas untuk pembangunan tambang.
“PB PMII juga menemukan sejumlah fakta tentang adannya dugaan keterlibatan aktor politik dan aktor oligarki dalam konflik Wadas," ungkap Latif.
Dia menegaskan, PB PMII akan mengawal proses ini dan akan melaporkan sejumlah pihak, termasuk keterlibatan aktor politik di Wadas, kepada aparat penegak hukum (APH) terkait konflik Wadas.
PMII Komisariat UIN Walisongo Semarang menggelar unjukrasa beberapa hari lalu, mengecam tindakan represif aparat dalam konflik dengan warga penolak penambangan di Wadas. Foto: Ist
Anggota Komisi VII DPR Mulyanto minta Presiden Jokowi untuk segera bertindak terkait status penambangan batuan andesit di Desa Wadas Purworejo. Langkah itu diperlukan agar kasus tidak berlarut-larut hingga menimbulkan dampak sosial yang lebih besar.
“Sebagai pimpinan pemerintahan tertinggi Presiden perlu menentukan sikap. Jangan sampai masalah penambangan batuan andesit di Wadas ini merembet pada pembangunan Bendungan Bener yang merupakan proyek strategis nasional (PSN),” kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Minggu (20/2/2022).
Editor : Sulhanudin Attar
Artikel Terkait
