SEMARANG, iNewsSemarang.id - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Iqbal Wibisono menanggapi mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum (ketum) Partai Golkar.
Ia mengatakan hal itu merupakan sebuah dinamika politik dan tidak berdampak sama sekali di kalangan bawah.
"Saya kira itu menjadi hak pak Airlangga untuk menentukan sikap sebagai seorang negarawan, sebagai pimpinan partai ataupun Ketum, mundurnya pak Airlangga tidak menyalahi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai. Jadi tidak ada larangan untuk seorang Ketum itu mundur," ujar Iqbal Wibisono saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (12/8/2024).
Iqbal juga menyebut mundurnya Airlangga adalah sebagai upaya agar kedepannya Partai berlogo pohon beringin itu semakin besar, menjaga soliditas partai dalam masa transisi perubahan kepemimpinan dengan tujuan partai Golkar bisa berpartisipasi dengan baik.
Ia menegaskan dengan adanya kejadian tersebut sama sekali tidak berpengaruh kepada rekomendasi Golkar untuk Pilkada Jawa Tengah yang belum turun sampai saat ini.
"Tidak berpengaruh karena nanti setelah diadakan rapat pleno terus akan menunjuk calon Pelaksa Tugas (Plt) dan Plt itu punya kewenangan yang sama bersama sekjen untuk menandatangani rekomendasi," ungkapnya.
"Kalau di Jawa Tengah DIY sendiri kan baru 11 yang keluar, masih ada kurang lebih 29 daerah kabupaten/kota yang masih menunggu lahirnya rekomendasi. calon gubernur Jateng sudah ada pak Luthfi tinggal menunggu pasangannya nanti siapa tentu saja akan di bicarakan oleh partai-partai koalisi ini," lanjutnya.
Saat ditanya apakah permasalahan tersebut ada campur tangan dari pihak eksternal, Iqbal menegaskan bahwa Airlangga mundur dengan sukarela.
"Seperti yang disampaikan pak Airlangga bahwa keluarnya beliau dengan dasar sukarela ataupun dengan jiwa besar, tapi namanya partai itu kan pasti bahwa setelah mundurnya pak Airlangga, partai harus mengisi mekanisme sesuai dengan AD ART partai itu sendiri," jelasnya.
Menurutnya, partai tidak boleh kosong kepemimpinan, maka dari itu di bawah ketum terdapat wakil-wakil, sehingga nantinya akan dibahas di rapat pleno dan dipilih salah satu untuk memimpin partai Golkar bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen).
Mengenai munculnya selebaran foto Gibran Rakabuming Raka sebagai sosok ketum Golkar usai Airlangga mundur, Iqbal sendiri tidak mempermasalahkan.
"Saya kira biasa saja, sekali lagi nanti calon ketua umum akan ditempuh sesuai dengan AD ART partai. Siapa yang bisa masuk dan tidaknya kan partai yang akan memutuskan. Karena persyaratan untuk jadi ketum partai itu kan minimal mengabdi 5 tahun sebagai pengurus partai mulai dari tingkat pusat, daerah, maupun kabupaten/kota," pungkasnya.
Editor : Maulana Salman
Artikel Terkait
