SEMARANG, iNewsSemarang.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan tema "Peluncuran Peta Kerawanan Pemilihan Tahun 2024 Kota Semarang" bertempat di Metro Park View Hotel, Kota Semarang, Jumat (20/9/2024).
Sosialisasi tersebut diikuti 100 peserta dari berbagai kalangan, termasuk instansi pemerintah, Panwascam, partai politik, LSM, TNI, Polri, Organisasi Masyarakat beserta awak media.
Acara tersebut juga menghadirkan tiga narasumber utama yang memberikan pandangan strategis terkait potensi kerawanan dalam pemilu 2024.
Arif Agung Nugroho dari KPU Kota Semarang mengulas risiko pada tahapan kampanye, sementara Dwijaya Samudra dari Bawaslu memaparkan secara rinci peta kerawanan di Kota Semarang, sedangkan Prof. Dr. Ahwan Fanani dari UIN Walisongo menambahkan analisis mendalam tentang potensi pelanggaran dalam pemilihan mendatang.
Acara ini resmi dibuka oleh Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman, yang menegaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga proses pemilu yang bersih.
"Pengawasan partisipatif merupakan kunci untuk meminimalisir pelanggaran dan sengketa dalam pemilihan. Kita ingin memastikan bahwa demokrasi berjalan dengan sehat dan bebas dari gangguan," ujar Arief.
Salah satu poin utama dari sosialisasi ini adalah paparan mengenai Peta Kerawanan Pemilu 2024.
Arief Rahman menekankan bahwa peta ini adalah alat mitigasi yang berfungsi sebagai sistem peringatan dini untuk mengidentifikasi daerah-daerah rawan pelanggaran.
"Sejalan dengan tugas dan wewenang kami adalah melakukan upaya pencegahan, harapannya upaya pencegahan yang kami lakukan ini bisa meminimalisir, menekan pelanggaran di dalam pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota, termasuk di pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur," jelasnya.
Menurut Arief, peta kerawanan kali ini disusun oleh Bawaslu Kota Semarang sendiri, berbeda dari pemilu sebelumnya yang penyusunannya dilakukan oleh Bawaslu RI. Pemetaan ini mengelompokkan daerah berdasarkan tiga kategori kerawanan, yakni kerawanan tinggi, sedang, dan rendah.
Kerawanan tinggi, lanjut Arief, menitikberatkan pada dua hal utama, yakni netralitas aparatur pemerintah dan politik uang.
"Untuk netralitas aparatur pemerintah, kami sudah membentuk kelompok kerja bersama TNI, Polri, dan ASN guna memastikan koordinasi berjalan maksimal. Sedangkan untuk politik uang, kami sudah melaksanakan program Kelurahan Anti-Politik Uang di hampir semua kelurahan di Kota Semarang," imbuhnya.
Selain kerawanan tinggi, Arief juga menjelaskan kategori kerawanan sedang yang mencakup isu-isu terkait hak memilih, seperti potensi daftar pemilih ganda atau pemilih yang tidak memenuhi syarat.
"Beberapa hari lalu KPU sudah menetapkan DPT, yang mana dalam proses penyusunannya ini sudah sedemikian rupa. Kami percaya dan yakin apa yang kemudian sudah dilakukan oleh jajaran KPU mulai dari pembentukan pantarlih, kemudian ada coklit, kemudian ada masukan tanggapan masyarakat, termasuk saran perbaikan dari jajaran kami di tingkat Kelurahan maupun Kecamatan yang mana ke semua itu memang sudah kita konfirmasi, sudah ditindaklanjuti oleh KPU," ujarnya.
Sementara itu, kategori kerawanan rendah berfokus pada penyelenggaraan pemilu dan kampanye calon.
Melalui kegiatan ini, Arief berharap seluruh pihak, mulai dari masyarakat, organisasi, hingga pemerintah daerah, bisa berkolaborasi dalam menciptakan pemilihan yang aman dan bebas dari pelanggaran.
"Kami berharap bapak ibu yang hadir pada hari ini bisa meneruskan informasinya kepada khalayak, kepada masyarakat yang lain sehingga momentum pemilihan kepala daerah yang berlangsung di Kota Semarang maupun di Jawa Tengah karena kita ada pemilihan Gubernur ini dapat berjalan dengan demokratis, integritas dan berkualitas," tutup Arief Rahman.
Editor : Maulana Salman
Artikel Terkait
