SURABAYA, iNewsSemarang.id – Manuver Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur yang memobilisasi pengurus cabang untuk menolak kebijakan PBNU dinilai melanggar etika organisasi. Kebijakan tersebut terkait transisi dan moratorium Madrasah Kader Nahdlatul Ulama (MKNU) dan Pendidikan Kader Nahdlatul Ulama (PKPNU).
Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan mobilisasi yang dilakukan PWNU Jawa Timur dinilai tidak layak dari sisi etika karena tidak didahului dengan tabayun kepada PBNU terlebih dulu.
"Kami telah menyimak dengan seksama dinamika keorganisasian yang berlangsung di Jawa Timur, khususnya terkait mobilisasi PCNU dalam Rapat koordinasi PWNU dan hasil dari rapat koordinasi tersebut,” kata Gus Ipul, dalam siaran pers, Sabtu (19/3/2022).
Berikut catatan PBNU terkait dinamika yang terjadi di Jawa Timur:
- Menyayangkan manuver PWNU Jawa Timur yang memobilisasi dukungan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama untuk menolak kebijakan tenggat waktu transisi kelembagaan dan keorganisasian, penangguhan sementara (moratorium) kegiatan MKNU dan PKPNU, serta penangguhan sementara (moratorium) penerbitan KartaNU (termasuk di dalamnya e-KartaNU) yang telah ditetapkan dalam Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 9 Maret 2022.
- Langkah PWNU Jawa Timur dalam memobilisasi dukungan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama untuk menolak kebijakan transisi dan moratorium yang telah disosialisasikan melalui surat Nomor 219/C.I.34/03/2022 tanggal 07 Sya'ban 1443 H/10 Maret 2022 M tanpa tabayun kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama adalah tidak patut dan tidak layak dari sisi etika organisasi.
- Kebijakan moratorium MKNU-PKPNU yang ditetapkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama berlaku secara nasional (tanpa kecuali) dan semata-mata dilakukan dalam rangka penyesuaian kurikulum untuk merespons perkembangan zaman dan kebutuhan kaderisasi yang selalu dinamis. Karena itu, tidak sepatutnya kebijakan tersebut disikapi dengan semangat politis yang cenderung tendensius sebagaimana dilakukan oleh PWNU Jawa Timur.
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menegaskan pengaderan dalam Nahdlatul Ulama akan menggunakan satu pintu. Dua sistem pengaderan selama ini yakni Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PKPNU) dan Madrasah Kader Nahdlatul Ulama (MKNU) akan dilebur menjadi satu.
Kaderisasi ini lanjutnya, tidak akan lagi dikelola oleh tim adhoc atau panitia yang dibentuk oleh PBNU. Namun kaderisasi akan dikelola di bawah Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam).
Editor : Sulhanudin Attar
Artikel Terkait
