Namun demikian, katanya, program Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dari pemerintah, juga harus tetap mempertimbangkan fakta-fakta lapangan.
Ini bertujuan, agar tidak menimbulkan kendala baru, khususnya bagi lahan yang telah digunakan sebelum penetapan LSD.
“Lahan sawah yang memang produktif harus kita lindungi karena mencetak lahan pertanian yang ideal tidak mudah."
"Tapi jangan sampai dalam pelaksanaannya, penetapan LSD juga menghambat masyarakat yang sudah lebih dulu berusaha secara sah,” terang Sarif.
Dia pun menegaskan, perlu adanya sinergitas dan kesepahaman bersama soal Informasi Tata Ruang (ITR) lahan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Selain itu, dia menekankan pentingnya hilirisasi sektor pertanian dan perikanan agar petani tidak terus-menerus berada di posisi lemah sebagai penyedia bahan mentah.
“Tanpa kebijakan industrialisasi berbasis lokal, pelaku usaha tani akan tetap terpinggirkan dalam rantai nilai,” jelasnya. Ketahanan pangan, menurutnya, bukan hanya soal angka produksi dan ketersediaan pasokan.
“Tetapi tentang memastikan petani mendapat keuntungan yang layak dan posisi yang kuat dalam sistem pangan nasional,” ujarnya.
Editor : Ahmad Antoni
Artikel Terkait
