SEMARANG, iNewsSemarang.id - Pemerintah harus berkomitmen menjaga sawah-sawah tetap lestari dapat terlindungi. Pasalnya, cadangan pangan dan ketahanan pangan tidak bisa lepas dari lahan pertanian.
Menurut Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah, peningkatan jumlah penduduk dapat menyebabkan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman, industri, atau kawasan lain.
“Hal ini, sudah pasti dapat mengurangi luas lahan pertanian dan menurunkan hasil produksi,” katanya. Pada tahun 2024 lalu produksi gabah kering giling (GKG) di Jawa Tengah sebanyak 8.891.297 ton.
Hal itu didapat dari luasan 1.554.777 ha. Namun di tahun 2025, produksi Jawa Tengah ditarget sebesar 11,8 juta ton. “Tentu untuk mencapainya harus dimulai dengan minimal menjaga lahan yang sudah. Jadi, keberadaannya terjaga, dan bahkan bisa meningkat,” sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Atas dasar itu, katanya, butuh komitmen kuat dari berbagai pihak untuk menjaga lahan yang mendukung ketahanan pangan, untuk tidak sampai beralih fungsi.
“Karena alih fungsi lahan pertanian, selain berdampak pada lingkungan, juga pada potensi lahan itu sendiri,” terang legislator dari daerah pemilihan (dapil) Cilacap dan Banyumas ini.
Namun demikian, katanya, program Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dari pemerintah, juga harus tetap mempertimbangkan fakta-fakta lapangan.
Ini bertujuan, agar tidak menimbulkan kendala baru, khususnya bagi lahan yang telah digunakan sebelum penetapan LSD.
“Lahan sawah yang memang produktif harus kita lindungi karena mencetak lahan pertanian yang ideal tidak mudah."
"Tapi jangan sampai dalam pelaksanaannya, penetapan LSD juga menghambat masyarakat yang sudah lebih dulu berusaha secara sah,” terang Sarif.
Dia pun menegaskan, perlu adanya sinergitas dan kesepahaman bersama soal Informasi Tata Ruang (ITR) lahan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Selain itu, dia menekankan pentingnya hilirisasi sektor pertanian dan perikanan agar petani tidak terus-menerus berada di posisi lemah sebagai penyedia bahan mentah.
“Tanpa kebijakan industrialisasi berbasis lokal, pelaku usaha tani akan tetap terpinggirkan dalam rantai nilai,” jelasnya. Ketahanan pangan, menurutnya, bukan hanya soal angka produksi dan ketersediaan pasokan.
“Tetapi tentang memastikan petani mendapat keuntungan yang layak dan posisi yang kuat dalam sistem pangan nasional,” ujarnya.
Editor : Ahmad Antoni
Artikel Terkait
