Ia menambahkan bahwa hanya lapas dan rutan yang telah memiliki user resmi yang dapat mengakses layanan e-grasi. Karena itu, peran Kanwil sangat penting dalam mendorong kesiapan dan keterlibatan unit pelaksana teknis di wilayah masing-masing.
Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan Ditjen Pemasyarakatan, Yulius Sahruzah, menyampaikan bahwa pengusulan grasi selama ini kerap menghadapi hambatan, seperti lamanya waktu penyelesaian permohonan hingga lebih dari 14 hari.
“Dengan adanya layanan elektronik ini, kami sangat mengapresiasi langkah Ditjen AHU yang menghadirkan sistem digital yang cepat, transparan, dan efisien,” tegasnya.
Yulius juga mengimbau kepada seluruh jajaran pemasyarakatan agar meningkatkan kualitas input data serta melakukan monitoring secara berkala terhadap proses permohonan grasi, agar tidak terjadi keterlambatan yang dapat merugikan masyarakat.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pihak dapat memahami dan mengimplementasikan sistem permohonan grasi secara elektronik dengan baik, sebagai bagian dari komitmen bersama dalam meningkatkan layanan publik di bidang hukum dan HAM.
Editor : Arni Sulistiyowati
Artikel Terkait
