JAKARTA, iNewsSemarang.id - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi akhirnya buka suara terkait peluang PDI Perjuangan (PDIP) mendapat kursi di kabinet Merah Putih. Menurutnya, meski partai pimpinan Megawati Sukarnoputri itu telah menyatakan bakal mendukung program-program pemerintah yang pro rakyat, namun sampai saat ini belum ada pembahasan menyiapkan kursi menteri untuk PDIP.
"Ndak, ndak, belum ada pembicaraan," kata Prasetyo saat ditemui di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025).
Menurut Prasetyo, sikap partai politik untuk mendukung pemerintah tidak melulu harus ditandai dengan adanya keterwakilan di kabinet pemerintah.
"(Menjadi penyeimbang pemerintah) itu juga sesuatu yang baik, tidak ada salahnya. Memang pemerintah juga butuh check and balance, butuh masukan. Nggak ada masalah," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri menyatakan sikap PDIP terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sikap partai ini ditegaskan dalam penutupan Kongres ke-VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu (2/8/2025).
Megawati menegaskan, partainya tidak menjadi oposisi, juga tak mengambil posisi sebagai partai koalisi pemerintahan.
“PDI Perjuangan tidak memposisikan sebagai oposisi, dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan," ujar Megawati.
Presiden ke-5 RI ini menegaskan, PDIP merupakan partai ideologis dan berpihak kepada rakyat. Dia mengatakan, PDIP akan menjadi penyeimbang pemerintah.
"Kita adalah partai ideologis, berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang,” ujar Megawati.
Megawati juga menyatakan, PDIP akan tetap mendukung kebijakan pemerintah selama kebijakan itu berpihak kepada rakyat. Partainya akan bersikap tegas dan mengkritik jika ada penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan keadilan sosial yang dilakukan pemerintah.
“Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Namun, kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, dan saya tambahkan, hukum yang berkeadilan,” ujar Megawati.
Editor : Arni Sulistiyowati
Artikel Terkait
