SEMARANG, iNewsSemarang.id - Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin menyampaikan komitmennya untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan yang bersumber dari dana transfer pusat secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Hal tersebut disampaikan saat menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Wakil Wali Kota Semarang, Jumat (20/8).
"Topik kunjungan kerja ini terkait pengelolaan dan pengawasan dana transfer pusat ke daerah. Di Kota Semarang, kami berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil," ucap Iswar.
Wakil Wali Kota mengungkapkan dana transfer yang dialokasikan ke Kota Semarang pada tahun 2025 mancapai 1,3 triliun DAU dan 512,92 miliar DAK Fisik dan Non-Fisik. Pihaknya siap menyesuaikan besaran anggaran agar pelaksanaannya sesuai dengan tata kelola keuangan serta tepat guna.
"Karena dana transfer bagi kami adalah sebuah ruh dalam rangka membangun Kota Semarang, tentu penyesuaian program harus kami lakukan agar program prioritas untuk masyarakat tetap terlaksana dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga," katanya.
Melalui kunjungan kerja ini, dia berharap adanya dukungan penuh dari Komisi II DPR RI dalam mempercepat realisasi berbagai program strategis yang telah direncanakan.
"Kami berharap, melalui kunjungan kerja spesifik ini, akan terjalin sinergi yang makin kuat antara Pemerintah Kota Semarang dengan Komisi II DPR RI dalam penyempurnaan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI, Aria Bima, menjelaskan bahwa tujuan dari kunjungan ini untuk memastikan pengelolaan dan pengawasan dana transfer pusat ke daerah berjalan optimal, khususnya dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dana transfer di daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah, serta pelayanan publik. Untuk itu dalam pengelolaan anggarannya harus transparan sejak proses perencanaan hingga pelibatan partisipasi publik,” terangnya.
Editor : Arni Sulistiyowati
Artikel Terkait
