KABUL, iNewsSemarang.id – Larangan penanaman opium oleh rezim Taliban kemungkinan akan menghadapi gelombang penolakan. Pasalnya, tanaman narkotika ini menjadi primadona bagi warga Afghanistan di tengah kekacauan ekonomi di negaranya.
Produksi opium Afghanistan yang diperkirakan PBB bernilai 1,4 miliar dolar AS pada puncaknya di tahun 2017, telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir.
Situasi ekonomi Afghanistan yang kacau telah mendorong penduduk untuk menanam tanaman terlarang yang dapat memberi mereka keuntungan lebih cepat dan lebih tinggi daripada tanaman legal lain seperti gandum.
Seorang petani di Helmand yang minta identitasnya disembunyikan mengatakan, dalam beberapa pekan terakhir harga opium telah naik lebih dari dua kali lipat karena rumor Taliban akan melarang penanamannya. Namun dia menambahkan dirinya perlu menanam opium untuk menghidupi keluarganya.
"Tanaman lain tidak menguntungkan," katanya.
Saat ini telah terjadi lonjakan jumlah petani yang membudidayakan opium dalam beberapa bulan terakhir.
Sementara itu, Taliban mengaku telah mengantisipasi perlawanan keras dari warganya terhadap larangan opium.
Larangan penanaman opium diumumkan otoritas Taliban pada konferensi pers oleh Kementerian Dalam Negeri di Kabul, Minggu (3/4/2022).
Tak hanya penanaman, produksi, penggunaan atau pengangkutan narkotika juga dilarang.
"Sesuai keputusan pemimpin tertinggi Imarah Islam Afghanistan, semua warga Afghanistan diberitahu mulai sekarang, penanaman opium telah dilarang keras di seluruh negeri," perintah dari pemimpin tertinggi Taliban, Haibatullah Akhundzada.
Dalam keputusan tersebut, apabila ada warga yang melanggar, maka tanaman akan dimusnahkan. Sementara pelaku akan dihukum sesuai hukum syariah.
Pengendalian narkoba menjadi salah satu tuntutan utama dunia internasional terhadap Taliban yang sedang mencari pengakuan internasional formal untuk mengurangi sanksi yang sangat menghambat perbankan, bisnis dan pembangunan Afghanistan.
Taliban melarang tanaman poppy (opium) tumbuh menjelang akhir kekuasaan terakhir mereka pada 2000 karena mencari legitimasi internasional. Sayangnya, mereka menghadapi reaksi keras dan kemudian sebagian besar mengubah pendirian mereka.
Editor : Sulhanudin Attar
Artikel Terkait
