SEMARANG, iNewsSemarang.id - Perekonomian Jawa Tengah pada awal 2026 menunjukkan resiliensi yang kokoh, ditopang oleh indikator makroekonomi yang stabil dan kinerja fiskal yang kredibel.
Peran APBN sebagai instrumen stabilitas dan akselerator pertumbuhan tercermin dari realisasi pendapatan serta belanja negara per Februari 2026 yang efektif dalam menjaga momentum aktivitas ekonomi daerah.
Kepala Perwakilan Kemenkeu Jateng, Arief Yanuar menjelaskan, kinerja ekonomi Jawa Tengah masih berada pada jalur ekspansi yang solid. Pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2025 tercatat sebesar 5,84% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional, yang menunjukkan daya tahan ekonomi daerah yang kuat.
Dari sisi permintaan, sebut dia, ekspor barang dan jasa berperan menjadi pendorong utama, sementara dari sisi lapangan usaha, sektor jasa keuangan dan asuransi mencatat pertumbuhan tertinggi.
Sehingga, optimisme masyarakat tetap terjaga meskipun mengalami sedikit moderasi. Indeks Keyakinan Konsumen Februari 2026 berada pada level 126,4, masih dalam zona optimis (>100), mencerminkan ekspektasi ekonomi yang tetap positif.
Di sisi harga, tekanan inflasi masih dalam batas terkendali. Pada Februari 2026, inflasi tercatat 4,43% (yoy) dengan inflasi bulanan sebesar 0,76% (mtm). Komoditas utama seperti emas perhiasan, daging ayam ras, dan cabai rawit menjadi penyumbang utama inflasi.
“Secara spasial, inflasi tertinggi terjadi di Kota Tegal, sementara terendah di Kabupaten Wonosobo. Inflasi pada bulan Februari utamanya dipengaruhi oleh adanya hari besar keagamaan khususnya bulan Ramadan,” kata Arief dalam keterangan Kamis (26/3/2026).
Kesejahteraan sektor primer juga menunjukkan perbaikan. Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat menjadi 116,18 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) menjadi 103,45.
Kenaikan ini didorong oleh pertumbuhan indeks harga yang diterima yang lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang dibayar, mencerminkan peningkatan daya beli pelaku sektor pertanian dan perikanan.
Selain itu, indikator sosial ekonomi juga menunjukkan tren positif. Tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 4,32%, tingkat kemiskinan turun menjadi 9,39%, serta ketimpangan (Gini Ratio) membaik menjadi 0,350. Hal ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi mulai diikuti dengan perbaikan kualitas kesejahteraan masyarakat.
Perkembangan Kinerja Fiskal Regional
Kinerja fiskal Jawa Tengah hingga akhir Februari 2026 menunjukkan performa yang tetap kuat dengan fungsi intervensi yang optimal dalam menjaga aktivitas ekonomi.
Pendapatan Negara
Realisasi pendapatan negara didukung oleh kinerja positif seluruh komponen. Penerimaan negara di Jawa Tengah mencapai Rp19,43 triliun atau sebesar 14,83% dari target, terkontraksi sebesar 3,23% yoy:
- Penerimaan pajak mencapai Rp8,70 triliun (13,76% target)
- Penerimaan bea dan cukai sebesar Rp9,16 triliun (14,90% target)
- PNBP sebesar Rp1,57 triliun (24,76% target), tumbuh signifikan 27,95% (yoy)
Kinerja PNBP yang positif didorong oleh pendapatan BLU yang mencapai Rp0,97 triliun dan memberikan kontribusi dominan sekitar 60% terhadap total PNBP. Pertumbuhan juga ditopang oleh peningkatan pendapatan sektor kesehatan, pendidikan, dan layanan publik lainnya.
Belanja Negara
Belanja negara terus berperan sebagai penggerak ekonomi dengan realisasi hingga akhir Februari 2026 mencapai Rp17,13 triliun (17,95% dari pagu),meningkat 3,27% yoy:
- Belanja K/L terealisasi Rp3,30 triliun (8,57% pagu), tumbuh 17,64% (yoy)
- Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp13,83 triliun (24,29% pagu), tumbuh 0,35% (yoy).
Dengan demikian, APBN di Jawa Tengah menunjukkan Surplus sebesar Rp2,30 triliun. Sinergi belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjaga ritme aktivitas ekonomi, termasuk meminimalkan dampak fluktuasi ekonomi global dan domestik pada periode awal tahun 2026.
Perkembangan APBD Jawa Tengah
Kinerja APBD konsolidasi 36 pemerintah daerah menunjukkan kondisi fiskal yang relatif sehat dengan ruang ekspansi yang cukup besar:
Pendapatan daerah mencapai Rp17,24 triliun didukung oleh:
- PAD Rp3,41 triliun (8,37% target)
- Pendapatan transfer Rp13,83 triliun (22,67% target)
Belanja daerah tercatat sebesar Rp6,81 Triliun yang didominasi oleh:
- Belanja operasi Rp6,16 triliun (7,57%)
- Belanja modal Rp25,46 miliar (0,27%)
Hingga akhir Februari 2026, APBD mencatat surplus sebesar Rp10,44 triliun dan SiLPA mencapai Rp10,58 triliun. Kondisi ini mencerminkan masih besarnya ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan daerah untuk percepatan belanja pada periode berikutnya.
Pembayaran THR ASN
Menjelang Hari Raya Idulfitri, pemerintah pusat dan daerah telah mengalokasikan serta menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pemberian THR ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian ASN dalam memberikan pelayanan publik. Selain itu, THR juga berperan sebagai stimulus fiskal untuk meningkatkan daya beli masyarakat, sekaligus mendorong kinerja serta memotivasi ASN dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan.
“Di Provinsi Jawa Tengah, THR bagi ASN pusat telah disalurkan sebesar Rp987,66 miliar kepada 158.596 penerima. Sementara itu, THR bagi ASN daerah telah terealisasi sebesar Rp2,00 triliun kepada 423.080 penerima yang tersebar pada 36 pemerintah daerah,” sebutnya.
Penyaluran Pembiayaan UMKM
Penyaluran pembiayaan terus menjadi instrumen penting dalam menjaga aktivitas ekonomi masyarakat. KUR tersalurkan secara luas dengan penyaluran sebesar Rp8,41 triliun untuk 155.808 debitur, meningkat 11,33% yoy dengan distribusi terbesar di Kabupaten Pati.
UMi juga tersalurkan sebesar Rp256,65 miliar untuk 47.012 debitur, meningkat signifikan yaitu 93,96% dengan konsentrasi tertinggi di Kabupaten Pekalongan. Pembiayaan KUR dan UMi memiliki peran dalam menjaga keberlangsungan usaha mikro dan kecil serta memperkuat basis ekonomi kerakyatan di daerah.
Editor : Ahmad Antoni
Artikel Terkait
