"Kita terus mendorong agar proses penilaian oleh KJPP ini bisa segera tuntas sehingga tahapan regulasi administrasi berikutnya dapat diselesaikan dengan cepat," jelasnya.
Proses kajian investasi ini dipimpin langsung oleh Bagian Perekonomian Pemkot Semarang bersama tim penasihat investasi daerah. Komisi B mengawasi ketat proses ini agar hasil penilaian mencerminkan harga pasar objektif yang menguntungkan posisi tawar Pemkot Semarang.
Sebagai gambaran potensi keuntungan, DPRD merujuk pada komposisi kepemilikan saham kawasan industri. Pada struktur modal tersebut, PT Danareksa memegang 85,9 persen saham, disusul Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 11,6 persen, dan Pemerintah Kabupaten Cilacap 2,5 persen.
Dari porsi saham tersebut, secara total dapat meraup dividen sebesar Rp80 miliar pada tahun anggaran 2025. Belajar dari capaian tersebut, Joko Widodo optimistis aset 15 hektar milik Pemkot Semarang akan menghasilkan porsi saham yang menjanjikan.
Jika proses penaksiran KJPP dan administrasi rampung tepat waktu, kas daerah ditargetkan mulai menerima aliran dividen pada akhir 2027.
"Dengan penyertaan lahan 15 hektar yang berkualitas dan siap kembang, kita berharap Pemkot Semarang mendapatkan porsi saham yang signifikan. Jika hasil appraisal KJPP keluar tepat waktu dan administrasi lancar, kita targetkan akhir tahun 2027 Pemkot Semarang sudah mulai menerima dividen," ujarnya.
Editor : Ahmad Antoni
Artikel Terkait
