JAKARTA, iNewsSemarang.id – Pedoman penghitungan upah minimum 2027 disamaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kepada seluruh gubernur di Indonesia.
Dalam pedoman tersebut, ada sejumlah komponen yang menjadi dasar penentuan besaran upah minimum, mulai dari inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan, penghitungan upah minimum 2027 harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di masing-masing daerah. Hal ini dilakukan agar kebijakan pengupahan dapat mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan usaha.
"Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan," jelas Yassierli dalam keterangan resmi, Kamis (19/11/2026).
Pedoman tersebut disampaikan melalui surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mengatur sejumlah ketentuan pengupahan.
Adapun bagi provinsi maupun kabupaten/kota yang telah memiliki upah minimum pada 2026, penghitungan upah minimum 2027 menggunakan formula penyesuaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025.
Formula tersebut memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan nilai alfa (α). Nilai alfa ditetapkan dalam rentang 0,50 hingga 1 dan menjadi variabel yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.
Menurut Yassierli, penentuan nilai alfa harus mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan, perbandingan upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.
Penentuan nilai alfa tersebut dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi untuk penghitungan Upah Minimum Provinsi (UMP). Sementara itu, penghitungan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.
Selain inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai alfa, pemerintah juga menggunakan data KHL 2026 sebagai salah satu dasar penghitungan upah minimum 2027. Data tersebut mencakup KHL tingkat provinsi untuk penghitungan UMP dan KHL kabupaten/kota untuk penghitungan UMK.
Data KHL 2026 bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihitung menggunakan metodologi akademis. Penggunaan data tersebut bertujuan memastikan kebutuhan riil pekerja dan keluarganya dalam memenuhi kehidupan yang layak turut diperhitungkan dalam penetapan upah minimum.
Dalam pedoman tersebut, gubernur diwajibkan menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara itu, gubernur dapat menetapkan UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) apabila memenuhi persyaratan tertentu.
Untuk upah minimum sektoral, penetapannya didasarkan pada rekomendasi Dewan Pengupahan. Sektor yang dapat ditetapkan sebagai sektor unggulan harus memiliki karakteristik, keahlian, dan risiko kerja berbeda dari sektor lainnya, atau memiliki tuntutan pekerjaan lebih berat maupun membutuhkan spesialisasi tertentu.
Besaran UMSP wajib lebih tinggi dibandingkan UMP. Begitu pula UMSK yang harus ditetapkan lebih tinggi dibandingkan UMK.
Pemerintah juga telah menetapkan tenggat waktu penetapan upah minimum 2027. Gubernur wajib menetapkan UMP paling lambat 21 November 2026, sedangkan UMK paling lambat 25 November 2026.
Sementara itu, UMSP ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMP dan UMSK paling lambat lima hari setelah penetapan UMK.
Seluruh ketentuan upah minimum 2027 tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Adapun upah pekerja pada usaha mikro dan kecil ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja, dengan besaran paling rendah 50 persen dari upah minimum yang berlaku.
Editor : Ahmad Antoni
Artikel Terkait
