Pati Geger! Kades Sukoharjo Tewas usai Cekcok dengan Oknum Anggota DPRD dan 2 Preman

iNews TV
Kepala Desa Sukoharjo, Kabupaten Pati, meninggal dunia usai cekcok dengan oknum anggota DPRD saat proses mediasi. (Foto: iNews TV)

PATI, iNewsSemarang.id – Kepala Desa (Kades) Sukoharjo, Suparjo, meninggal dunia usai terlibat cekcok dengan oknum anggota DPRD Pati. Korban diduga mengalami serangan jantung setelah mendapat tekanan dan intimidasi saat memimpin mediasi di kantor desa.

Kejadian tragis tersebut bermula ketika Kades Suparjo memfasilitasi jalannya mediasi terkait persoalan utang piutang antarwarga di Kantor Desa Sukoharjo.

Namun, forum yang awalnya berlangsung untuk mencari jalan keluar itu mendadak berubah tegang setelah seorang oknum anggota DPRD Pati diduga menggebrak meja di hadapan kepala desa.

Sekretaris Desa (Sekdes) Sukoharjo, Sutarta, yang berada di lokasi menjelaskan, aksi gebrak meja tersebut memicu kemarahan Suparjo hingga dia menegur oknum anggota dewan tersebut.

"Oknum anggota Dewan itu awalnya menggebrak meja, lalu Pak Kades tidak terima dan terjadi cekcok. Setelah itu, dua orang yang diduga preman juga sempat menarik kerah Pak Kades. Saya lerai dan Pak Kades saya dudukkan di kursi, tapi terjatuh dan langsung tidak sadarkan diri," ungkap Sutarta, Kamis (19/11/2026).

Situasi di dalam ruangan kian memanas tatkala dua pria yang datang mendampingi oknum legislator itu ikut membentak dengan suara keras.

Bahkan, salah satu dari dua pria tersebut disebut sempat menarik kerah baju Suparjo. Melihat ketegangan yang semakin tidak kondusif, Sutarta segera melerai keributan dan membawa Suparjo menjauh dari kerumunan untuk didudukkan di kursi.

Namun, sesaat setelah Sutarta berbalik badan, Suparjo tiba-tiba terjatuh dari kursi dalam kondisi tidak sadarkan diri hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

Kepergian Suparjo meninggalkan duka mendalam sekaligus kekecewaan dari pihak keluarga. Saudara ipar almarhum, Ibrahim Wagiman, sangat menyayangkan tindakan intimidatif yang dialami Suparjo saat menjalankan tugas menengahi persoalan warga.

Menurut Ibrahim, seorang wakil rakyat semestinya memahami mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur hukum yang semestinya, bukan justru memicu keributan di kantor desa.

"Kita dari pihak keluarga sangat menyayangkan hal ini, padahal Pak Kades menengahi mediasi tapi malah menjadi korban. DPRD kan seharusnya paham, langsung saja ke jalur hukum, tidak seperti ini," ujarnya.
 

Editor : Ahmad Antoni

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network