JAKARTA, iNewsSemarang.id - Harga minyak dunia meroket membuat APBN akan terpukul dan membengkak untuk belanja minyak. Sebagai antisipasi, pemberian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) akan terus ditekan oleh pemerintah dengan memastikan diterima oleh orang yang tepat sasaran.
Selain terbebani nya APBN, pemberian subsidi BBM dimasyarakat yang tidak terkontrol penerimanya juga melatarbelakangi alternatif pembatasan subsidi BBM.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan jika akan ada kemungkinan subsidi BBM bakal dipangkas untuk menjaga kinerja APBN yang terbebani sebesar Rp500 triliun lebih.
"Subdisi untuk rakyat menengah ke bawah, motor di bawah 250 cc, angkutan umum untuk logistik kepentingan rakyat tetap ada. Untuk yang lainnya tidak ada subsidi," terang Bahlil, Jumat (12/8/2022).
Menurutnya, selama ini BBM subsidi seperti pertalite dan solar subsidi lebih banyak dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak sehingga subsidi tersebut dinilai salah sasaran.
"Minyak-minyak itu dikasih ke perusahaan kebun, perusahaan tambang, gimana tuh?. Pajaknya dari rakyat kecil, subdisinya ke orang yang tidak pantas mendapat subsidi," tegas Bahlil.
Apabila pemberian subsidi BBM terus dibiarkan di tengah harga minyak yang terus melonjak, menurutnya akan besar kemungkinannya 25% dari pendapatan negara habis hanya untuk belanja minyak.
"Kita harus menjaga beban rakyat, tetapi kita juga harus menjaga keseimbangan fiskal, karena dari Rp500-600 triliun untuk belanja subsidi, itu sama dengan 25% dari total pendapatan negara, apalagi subsidi itu tidak tepat sasaran," terangnya.
Bahlil menambahkan bahwa harga minyak dunia sejak Januari - Juli 2022 sudah berada di kisaran USD100 per barel sedangkan harga minyak yang ada di APBN sebetulnya masih berada di angka USD63-73 per barel.
"Sekarang kita masih split sekitar Rp5.000, ini harga yang tinggi yang menjadi beban subsidi kita. Mungkin subsidi kita tetap ada, tapi angkanya yang diperkecil," pungkas Bahlil.
Editor : Maulana Salman