Akademisi Dorong Pengalihan Subsidi LPG 3 Kg sebagai BLT atau Voucher, Ini Alasannya

SEMARANG, iNewsSemarang.id – Kebocoran subsidi LPG 3 Kg yang mencapai Rp50 triliun per tahun menjadi sorotan sejumlah akademisi di Semarang. Mereka menilai kebocoran tersebut sudah pada level darurat.

Sebab itu, Pemerintah didorong segera mengubah mekanisme penyaluran subsidi menjadi voucer atau bantuan langsung tunai (BLT) berupa uang agar lebih tepat sasaran.

Baca Juga

Polemik Whoosh, Jokowi: Transportasi Massal Bukan Cari Laba tapi Mengejar Keuntungan Sosial

Pakar Kebijakan Publik Universitas Diponegoro (Undip) Yuwanto menyebut, kebocoran subsidi gas melon hingga Rp50 triliun menandakan perlunya tata kelola ulang subsidi sesegera mungkin. Dia menegaskan pemerintah harus disiplin dalam penyaluran subsidi LPG 3 kg.  

“Ini darurat sekali, ya. Persentase kebocorannya besar dan biayanya sangat tinggi. Masalahnya, disiplin itu tidak lahir begitu saja. Disiplin itu harus diajarkan, dipaksakan, bahkan diberi punishment kalau melanggar,” ujar Yuwanto dalam diskusi publik "1 Tahun Prabowo-Gibran: Sudah Berdaulatkah Kita dalam Berenergi?" di Semarang, Senin sore (27/10/2025). 

Menurutnya, sistem pengawasan subsidi saat ini masih lemah dan belum terintegrasi lintas lembaga. Oleh karena itu, ia menilai pengubahan subsidi menjadi voucer atau BLT menjadi langkah tepat, diiringi dengan penguatan perangkat law enforcement atau penegakan hukum yang lebih sistematis agar kebijakan subsidi berjalan efektif. 

Baca Juga

Bahlil Akan Ubah Skema Subsidi BBM-Listrik jadi BLT Supaya Tepat Sasaran

“Kita perlu perangkat law enforcement yang lebih kuat, terstruktur, dan sistematis untuk memastikan subsidi tepat sasaran,” katanya.

Menurutnya, langkah pemerintah yang berencana mengubah mekanisme subsidi LPG dari barang menjadi BLT atau voucer merupakan arah kebijakan yang tepat. Apalagi, pemerintah bakal menerapkan kebijakan itu setelah pembenahan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dilakukan. 

“Kalau pembenahan datanya benar-benar dilakukan dengan serius dan akurat, saya kira (subsidi dalam bentuk BLT/voucer) bisa efektif. Kalau data terpadu itu bisa disempurnakan dengan margin kesalahan kecil, akan sangat bisa efektif," jelasnya.

Baca Juga

Subsidi Kendaraan Listrik Ada Syarat dan Ketentuannya, Ini Penjelasan Presiden Jokowi

Perubahan Mekanisme Subsidi ke BLT atau Voucher Harus Hati-hati
Sementara itu, Ekonom Universitas PGRI Semarang, Heri Prabowo, menilai perubahan bentuk subsidi ini penting untuk memperbaiki efektivitas subsidi energi yang selama ini banyak mengalami kebocoran. 

Ia menegaskan bahwa subsidi seharusnya memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam memperoleh sumber energi, namun juga tidak membebani fiskal negara.

Namun, ia menyebut perubahan mekanisme subsidi menuju BLT atau voucer harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. 

Baca Juga

DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Subsidi Kendaraan Listrik, Ini Sebabnya

Menurutnya, transisi kebijakan perlu memastikan distribusi energi tetap stabil, terutama bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. 

Editor : Ahmad Antoni