Dewan Soroti Dualisme Kepemimpinan di Kendal, Totok: Pemerintahan Sopirnya Hanya 1, Bupati

KENDAL, iNewsSemarang.id - Isu dualisme kepemimpinan di era Bupati Kendal Dico M Ganinduto tak lepas dari sorotan DPRD Kendal saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Kendal dengan Sekda Kendal beserta para Kepala OPD. Adanya isu dualisme kepemimpinan dirasa para wakil rakyat sangat memprihatikan bagi Kendal.

Kondisi dualisme kepemimpinan dinilai bisa menjadikan roda pemerintahan carut marut hingga bisa berdampak pada proses pembangunan. Isu ini santer terdengar setelah adanya kabar yang menyebutkan pembagian kewenangan antara bupati dan wakil bupati ditiap OPD.

Menurut Rubiyanto, anggota DPRD Kendal dari PKS, isu dualisme kepemimpinan tak hanya diketahui warga Kendal. Bahkan disampaikan pria yang akrab disapa Totok bahwa isu tersebut telah terdengar di beberapa daerah lain di Jawa Tengah. 

Dalam kondisi seperti ini, dia meminta kepada Sekda Kendal selaku komando para OPD untuk tegas bahwa kepemimpinan yang sebenarnya ada di tangan bupati. Kalau tidak demikian, maka Sekda akan kebingungan jika harus mengikuti dua orang pimpinan.

"Pak Sekda harus tegas bahwa namanya sopir di pemerintahan itu hanya satu, Bupati, bukan wakil bupati," kata Totok, Senin (5/9/2022).

Di DPRD sendiri, dia meminta juga fokus untuk minta pertanggungjawaban hanya ke bupati. Surat menyurat juga ke bupati dan yang paling perlu untuk dikritik adalah bupati, bukan wakil bupati. Kecuali pada saat tertentu bupati berhalangan sehingga perlu diwakilkan.

"Saya berani menyampaikan ini karena ini rapat resmi. Mungkin kalau bukan rapat resmi ya saya ini orangnya bupati," jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kendal Muhammad Makmun mengatakan, RDP yang digelar merupakan bentuk dari fungsi pengawasan para wakil rakyat. 

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa menegaskan bahwa maksud semua pertanyaan dalam RDP merupakan cara para wakil rakyat dalam mengingatkan eksekutif. Semua itu dilontarkan karena rasa sayangnya para anggota dewan terhadap Kabupaten Kendal.

"Apa yang kita lakukan ini karena masyarakat Kendal butuh birokrasi yang ada ini betul-betul mampu melayani dan mensejahterakan masyarakat," ujarnya.

Editor : Agus Riyadi