Jika AHY Gagal Maju Capres, PDIP Minta SBY Tidak Fitnah Presiden Jokowi

JAKARTA,iNewsSemarang.id- Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto angkat bicara terkait wacana Ketua Majelis Pertimbangan Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang akan  turun gunung dalam Pemilu 2024.Karena mau turun atau tidak, itu menjadi haknya sebagai warga negara.

Baca Juga

Dukung Keputusan MK, PDIP Kendal Tolak Cawa-cawe Politik Aparatur Negara di Pilkada Serentak 2024

Meski demikian, Hasto mengingatkan agar SBY tidak tidak memfitnah pemerintahan Jokowi. Sebelumnya, alasan SBY akan turun gunung karena dirinya menilai ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil (Jurdil).

Menurut Hasto, sulitnya pencalonan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menjadi capres tidak boleh menjadi alasan SBY turun gunung dan menuduh pemerintahan Jokowi.

“Bisa tidaknya Demokrat mencalonkan AHY dalam pilpres jangan dijadikan indikator sebagaimana tuduhan adanya skenario Pemerintahan Pak Jokowi untuk berbuat jahat dalam pemilu,” ujar Hasto. .

Baca Juga

Pemain Keturunan Bela Timnas Indonesia Terima Bayaran atau Tidak? Ini Jawaban Tegas PSSI

“Pak Jokowi tidak pernah punya pikiran batil sebagaimana dituduhkan Pak SBY. Pak Jokowi juga tidak menginjak-injak hak rakyat. Dengan blusukan Pak Jokowi mengangkat martabat rakyat,” kata Hasto.

Hasto mengatakan, SBY akan turun gunung sudah sejak lama dan berulang kali.  Tetapi jika turun gunungnya itu mau menyebarkan fitnah kepada Pak Jokowi, maka PDI Perjuangan akan naik gunung agar bisa melihat dengan jelas apa yang akan dilakukan oleh Pak SBY.

“Sebab informasi yang diterima Pak SBY sangat tidak tepat. Jadi hati-hati kalau mau ganggu Pak Jokowi,” tegasnya.

Baca Juga

Hakim PTUN Tolak Gugatan Penetapan Gibran Sebagai Wapres, PDIP: Ada Kejanggalan!

Menurut Hasto,  pada pemerintah SBY lah terjadi puncak kecurangan pemilu. Saat itu kecurangan dan manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Mohon maaf Pak SBY tidak bijak. Dalam catatan kualitas Pemilu 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi, dan hal tersebut Pak SBY yang bertanggung jawab. Zaman Pak Harto saja tidak ada manipulasi DPT. Zaman Pak SBY manipulasi DPT bersifat masif," kata Hasto.

 Hasto mencontohkan salah satu bukti kecurangan pemilu pada era SBY ada di Pacitan. Selain itu, Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, yang seharusnya menjadi wasit dalam pemilu ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat.

“Di luar itu, data-data hasil pemilu kemudian dimusnahkan. Berbagai bentuk tim senyap dibentuk. Selain itu, menurut penelitian SBY menggunakan dana hasil kenaikan BBM untuk kepentingan elektoral. Pada saat bersamaan terjadi politisasi hukum terhadap lawan politik Pak SBY,” kata Hasto. .

Baca Juga

Andika Perkasa Vs Ahmad Luthfi di Pilgub Jateng, Puan: Bukan Perang Bintang lah, Serem Banget

Selain itu, Hasto menyebut yang disampaikan oleh SBY selama 10 tahun Demokrat memimpin tidak pernah melakukan kecurangan Pemilu merupakan klaim sepihak.

 “Jadi biar para pakar pemilu yang kredibel yang menilai demokratis tidaknya 10 tahun ketika Demokrat memimpin. Bukan hanya itu, saksi kunci berbagai kasus korupsi besar pun banyak meninggal tidak wajar di zaman pemerintahan Pak SBY. Itu yang bisa diteliti,” ungkap Hasto.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut ada tanda-tanda Pemilu 2024 akan berjalan tidak jurdil. Oleh sebab itu, dia berinisiatif turun gunung menghadapi pesta demokrasi tersebut.

Baca Juga

Puan Maharani Pimpin Konsolidasi Balon Pemimpin Daerah di Jateng, Bawa Pesan Khusus Megawati 

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," kata SBY.

Editor : Maulana Salman