Hendi Lapor Jokowi Soal Pemilu

JAKARTA, iNewsSemarang.id - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Hendrar Prihadi bertemu Presiden RI, Joko Widodo di Istana Negara pada Jumat (14/10). Dalam pertemuan tersebut Presiden memberikan arahan tentang upaya peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).

“Presiden sangat concern dengan upaya peningkatan PDN melalui Katalog Elektronik, beliau memberikan arahan agar apapun kendalanya bisa dikomunikasikan kepada beliau untuk segera terwujud ekonomi yang berkembang baik di negara kita karena produk lokal bisa dipakai dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” ungkap Hendrar.

Baca Juga

Presiden Jokowi Tarik Hendi ke Pusat karena Dinilai Punya Kemampuan dan Kapasitas

Dalam kesempatan ini Hendi -begitu ia kerap disapa- juga melaporkan Program Kerja Prioritas LKPP 2022 - 2023 mendatang.

Adapun program prioritas tersebut meliputi, Penyusunan RUU PBJ Publik, Optimalisasi Katalog Elektronik, Percepatan Proses Pengadaan Pemilu, Revisi Kedua Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Integrasi Data.

Hendi mengungkapkan bahwa LKPP mencatat hingga 10 Oktober 2022, jumlah produk pada Katalog Elektronik sudah mencapai 1.5 juta produk dari 19.393 pelaku usaha UMK yang bergabung dalam Katalog Elektronik, dengan total transaksi sebesar Rp57.4 Triliun.Jumlah ini sudah melampaui target awal yang ditetapkan sebanyak 1 juta produk.

Baca Juga

Hendi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Semarang Tembus 6% di 2022

Optimalisasi pengadaan melalui Katalog Elektronik ini diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi (UMK-Koperasi) dalam PBJP.

Belanja pemerintah melalui Katalog Elektronik juga dimanfaatkan untuk proses pengadaan pada pemilu.  Dalam persiapannya, dibutuhkan penetapan spesifikasi kelengkapan pemilu agar dapat dimasukkan ke dalam Katalog Elektronik.

Hal ini diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah proses pengadaan pemilu, mengingat kegiatan tersebut dilakukan secara rutin setiap 5 tahun dan dilakukan di seluruh Indonesia.

Editor : Agus Riyadi