Koalisi Perubahan Tak Kunjung Lakukan Deklarasi, Ini 2 Faktor Penyebabnya

JAKARTA, iNewsSemarang.id - Koalisi Perubahan yang tengah dibangun antara PKS bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat hingga saat ini belum juga melakukan deklarasi. Terkait hal itu, PKS membeberkan ada dua faktor yang menjadi penyebabnya.

Politisi PKS, Nasir Djamil mengungkap kedua faktor tersebut yakni faktor waktu dan faktor penentuan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Baca Juga

Siap Gulirkan Hak Angket, Koalisi Perubahan Gerak Cepat Kumpulan Bukti hingga Saksi

"Ini soal waktu saja. Sehingga kita tidak perlu terburu-buru. Bisa saja nanti akhir tahun," kata Nasir di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, yang dikutip Selasa (15/11/2022).

Nasir menjelaskan, kalau di PKS salah satu mekanisme pengambilan keputusan ada di Sidang Majelis Syura, yang menggodok dan menerima aspirasi karena anggota Majelis Syura PKS merupakan perwakilan dari berbagai lapisan dan sebagian dari mereka merupakan ex justicio. "Anggota Majelis Syura yang berasal dari provinsi ini menyampaikan kecenderungan masyarakat yang ada di daerahnya," ucapnya.

Faktor selanjutnya, kata Nasir, tidak mudahnya menentukan capres-cawapres, karena kalau sudah menentukan calon، maka PKS tidak ingin tiba-tiba mundur. "Kalau sudah maju tidak boleh mundur. Misalnya ada partai yang sudah mengajukan nama, sudah tidak boleh lagi mundur," jelasnya.

Baca Juga

Koalisi Perubahan: Kita Siap Bersama Inisiator PDIP untuk Menggulirkan Hak Angket

Apalagi, kata anggota Komisi III DPR ini, memilih capres maupun cawapres sama sulitnya mengingat wakil itu bukan sekadar cadangan. Karena posisi wakil menentukan sama pentingnya dengan presiden. "Saya ingat seperti capres sebelumnya yang memiliki nama dwitunggal. Kita melihat capres dan cawapres sama pentingnya. Soal mendekati siapa sama semua seperti saya mendekati wartawan," terang legislator asal Aceh ini.

Terkait pernyataan Ketua Umum (Ketum) Partai Nasdem Surya Paloh yang menyebut tidak ada pemodal besar dan pemodal kecil untuk Anies, Nasir mengungkapkan, masalah pencapresan ini masalah strategis menyangkut bangsa dan negara, sehingga harus cermat. Apalagi soal uang dan bohir atau pemodal, menurutnya dukungan rakyat jauh lebih penting, karena banyak di pilkada calon yang didukung bohir tidak dipilih rakyat.

"Saya percaya bahwa dukungan rakyat segala-galanya. Dan itu juga sudah terjadi di beberapa tempat bahkan calon-calon, ini pilkada biarpun beda dengan pilpres yang milih kan rakyat ada calon-calon yang punya bohir dan didukung oleh banyak partai tapi kalah dengan calon independen misalnya," ungkapnya.

Baca Juga

Cak Imin Jadi Bacawapres Anies, Partai Demokrat Hengkang dari Koalisi Perubahan

Menurut Nasir, uang bukan segala-galanya meskipun memang uang bisa menentukan segala-galanya. Tapi, dukungan rakyat lah yang paling diutamakan dan berkontribusi paling besar. Belum deklarasinya koalisi ini bukan karena faktor uang. "Jadi ini bukan soal bohir soal pemodal ya soal tidak mau kalau misalnya cawapresnya diisi oleh si fulan. ini soal strategis soal nasib bangsa ke depan soal bagaimana Indonesia bisa guyub," tegasnya.

Selain itu, Nasir pun menyesalkan bahwa pilpres belum apa-apa tapi sudah ada polarisasi dan sudah ada upaya menghadirkan politik identitas. Seperti pernyataan Ade Armando bahwa umat Kristiani jangan pilih Anies. Jangan sampai pilpres yang menimbulkan polarisasi seperti sebelumnya kembali terulang.

"Ini apa-apaan, belum apa-apa sudah menyulut api. Karena itu kita ingin agar bagaimana kemudian kita tidak mengulangi lagi pilpres yang kemarin yang terjadi pembelahan luar biasa bahkan menimbulkan korban. bukan hanya korban luka, korban tewas bahkan ada sekelompok orang yang itu juga bukan orang biasa dituduh membuat makar," tandas Nasir.

Editor : Maulana Salman