Obok-Obok Ruang Kerja Gubernur Jatim, Firli Bahuri: KPK Tak Terpengaruh Kekuasaan Manapun

JAKARTA, iNewsSemarang.id - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai menggeledah ruang kerja Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Wakilnya, Emil Dardak, pada Rabu (21/12/2022). KPK melakukan penggeledahan untuk mencari bukti tambahan.

Penggeledahan tersebut menindaklanjuti operasi tangkap tangan (OTT) Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua P Simanjuntak (STPS), berkaitan dengan kasus dugaan suap alokasi dana hibah. Sahat Tua  P Simanjuntak sendiri sudah ditetapkan menjadi tersangka.

Baca Juga

KPK Temukan Mobil hingga Sejumlah Dokumen Milik Harun Masiku

Ketua KPK, Firli Bahuri memastikan bahwa pihaknya bekerja profesional terkait penggeledahan di ruang kerja Gubernur Jatim dan Wakil Gubernur Jatim. Pihaknya juga tidak asal dalam menetapkan tersangka. Firli juga menekankan lembaga antirasuah bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

"KPK bekerja tidak pandang bulu, karena itu adalah prinsip kerja KPK. Namun harus diingat bahwa KPK tidak akan mentersangkakan seseorang kecuali karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana," kata Firli Bahuri kepada wartawan, Jumat (23/12/2022).

Firli menjelaskan, tugas dan kerja KPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua UU Nomor 30 Tahun 2002. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa KPK adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang pelaksanaan tugas serta wewenangnya tidak terpengaruh kepada kekuasaan manapun.

Baca Juga

KPK Periksa 5 Pejabat Pemkot Semarang sebagai Saksi Dugaan Korupsi, Siapa Saja?

"KPK bekerja profesional sesuai asas pelaksanaan tugas pokok KPK dan tidak terpengaruh kepada kekuasaan manapun," pungkasnya.

Sebelumnya, KPK menggeledah ruang kerja Khofifah dan Emil Dardak pada Rabu, 21 Desember 2022. Penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan suap alokasi dana hibah Pemprov Jatim.

Tak hanya itu, KPK juga menggeledah ruang dan kantor Sekretariat Daerah (Sekda) Jatim serta kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim. Dari penggeledahan tersebut, KPK mengamankan sejumlah dokumen diduga terkait suap Sahat Simanjuntak.

Baca Juga

Front Pegiat Anti Korupsi Kota Semarang Unjuk Rasa di Depan Balaikota, Desak KPK Tetapkan Tersangka

Dalam perkara ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan alokasi dana hibah yang bersumber dari APBD Jatim. Keempat tersangka tersebut yakni, Wakil Ketua DPRD Jatim asal Golkar, Sahat Tua P Simanjuntak (STPS).

Kemudian, Staf Ahli Sahat, Rusdi (RS); Kepala Desa Jelgung, Kabupaten Sampang, sekaligus Koordinator Kelompok Masyarakat (Pokmas), Abdul Hamid (AH); serta Koordinator Lapangan Pokmas, Ilham Wahyudi (IW) alias Eeng.

Sahat Simanjuntak diduga telah menerima uang senilai Rp5 miliar terkait pengurusan alokasi dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas). Adapun, uang suap tersebut berasal dari Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi yang merupakan Koordinator Kelompok Masyarakat (Pokmas). (mg arif)

Editor : Maulana Salman