Ferdy Sambo Gugat Presiden dan Kapolri ke PTUN, Kuasa Hukum: Itu Hak Konstitusional Warga Negara

JAKARTA, iNewsSemarang.id - Kuasa hukum Ferdy Sambo, Arman Hanis, mengungkapkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang dilayangkan kliennya karena tak terima dipecat Polri itu merupakan hal biasa saja. Menurutnya, gugatan itu adalah hak konstitusional warga negara. 

"Perlu juga kami sampaikan bahwa gugatan klien kami di PTUN merupakan hal yang biasa saja dan merupakan hak konstitusional yang diberikan oleh negara kepada warga negara," kata Arman saat dihubungi, Jumat (30/12/2022).

Baca Juga

Tok! MA Kabulkan Kasasi Ferdy Sambo, Hukuman Mati Dianulir Jadi Penjara Seumur Hidup

Arman meminta publik tidak mengaitkan secara berlebihan gugatan di PTUN itu dengan proses peradilan kasus pembunuhan Yosua Hutabarat (Brigadir J) yang tengah berjalan. 

"Proses peradilan pidana, dan upaya hukum di PTUN yang dijalani oleh klien kami adalah dua objek yang berbeda dan seyogyanya tidak perlu untuk dikaitkan secara berlebihan," ucap Arman.

Dia juga berharap gugatan Sambo dapat dikabulkan majelis hakim PTUN. Apalagi kliennya pernah mengabdi untuk negara sebagai anggota Korps Bhayangkara.

Baca Juga

Lawan Vonis Mati, Ferdy Sambo Ajukan Kasasi ke PN Jaksel

"Kami juga berharap para pihak terkait khususnya negara dapat memperhatikan pengabdian, dan jasa-jasa klien kami selama menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia secara proporsional," kata Arman.

Gugatan Sambo ini tertuang dalam situs PTUN Jakarta dengan nomor gugatan 476/G/2022/PTUN.JKT.

Berikut permohonan gugatan mantan Kadiv Propam Polri tersebut:

Baca Juga

Ferdy Sambo Tetap Dihukum Mati, Mahfud MD: Itu Independensi dan Keyakinan Majelis Hakim

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat I (Presiden) sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 71/POLRI/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Perwira Tinggi Polri, tanggal 26 September 2022;

3. Memerintah Tergugat II (Kapolri) untuk menempatkan dan memulihkan kembali semua hak-hak Penggugat sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia;

Baca Juga

Tok! Ferdy Sambo Tetap Divonis Mati

4. Menghukum Tergugat I dan Terguat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Editor : Maulana Salman