Raih Opini WTP 7 Kali Berturut-turut, Mbak Ita Tegaskan Pemkot Semarang Taati Peraturan

SEMARANG, iNewsSemarang.id - Wali kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Selasa (30/5) mewakili Pemerintah Kota Semarang menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) tahun 2022. Opini WTP ini menjadi torehan WTP ke-7 berturut-turut yang diraih oleh Pemerintah Kota Semarang atas pelaporan anggaran yang dilaksanakan.

Hasil tersebut diterima langsung oleh Wali kota dari Hari Wiwoho, Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Tengah di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Tengah di Jalan Perintis Kemerdekaan Semarang.

Baca Juga

Jaga Kelestarian Lingkungan, Pemkot Semarang Bersih-bersih Pantai Tirang

“Alhamdulillah Pemkot Semarang mendapat opini WTP yang ketujuh kali berturut-turut. Dan hasil ini sekaligus menjadi cambuk, pembelajaran serta acuan LKPD tahun 2023,” ungkap Mbak Ita, sapaan akrab Wali kota.

Lebih lanjut dirinya menegaskan akan segera menindaklanjuti rekomendasi BPK ini dalam waktu 60 hari ke depan. 

Pihaknya juga memastikan bahwa dirinya bersama jajaran Pemerintah Kota Semarang akan terus berproses menjalankan percepatan pembangunan dengan tetap taat pada peraturan yang ada. Ke depan, pihaknya juga akan terus meminta arahan dari BPK sebagai penyempurnaan LKPD tahun 2023.  

Baca Juga

Pemkot Semarang-Bank Jateng Bantu Pembuatan Sumur Artetis di Kawasan Penghasil Durian Gunungpati

“Ini semua merupakan upaya kami agar selalu sesuai dengan peraturan atau regulasi yang ada. Ini semua milik rakyat yang harus kembali dan diaudit untuk rakyat,” tegas Mbak Ita.

Karenanya, Mbak Ita berharap kepada jajaran OPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang agar dapat kembali meraih opini WTP dengan mandul atau nol rekomendasi.  

Sementara, Hari Wiwoho, Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Tengah mengungkapkan pihaknya telah melakukan pengujian pada pengendalian, substantif dan transaksi saldo laporan keuangan Pemerintah Kota Semarang. Pengujian ini rutin dilakukan guna mengetahui tingkat kewajaran pelaporan, kepatuhan terhadap peraturan, kecukupan informasi serta sistem pengendalian internal yang dilakukan setiap pemerintah daerah.

Editor : Maulana Salman