Perkuat Keberlanjutan Rajungan Melalui Komite Pengelolaan di Jawa Tengah

Dijelaskan, tim teknis ini terdiri dari pokja data dan informasi, pokja sumberdaya dan konservasi dan pokja kepatuhan dan pengendalian. 

Dessy Anggraeni, Direktur Program Indonesia dari Sustainable Fisheries Partnership (SFP) menyebutkan, pihaknya sangat mendukung inisiatif dan komitmen dari pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam menyusun rencana aksi pengelolaan perikanan rajungan.

SFP juga memastikan berfungsinya komite pengelolaan perikanan rajungan sebagai wadah bagi keterlibatan para pemangku kepentingan. Tujuannya untuk mendiskusikan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, termasuk juga melibatkan nelayan rajungan. 

“Hal ini sejalan dengan fokus program kerja SFP dalam meningkatkan pengelolaan perikanan secara kolaboratif, terutama untuk perikanan skala kecil,” ungkap Dessy.

Dikatakan, Keanggotaan Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan periode 2023-2028 berbeda dibanding periode sebelumnya. Kali ini ada keterlibatan Forum Komunikasi Nelayan Rajungan Nusantara sebagai salah satu pemangku kepentingan utama dalam pengelolaan rajungan. Melalui Forum Komunikasi, nelayan rajungan dapat terlibat langsung secara aktif dalam pengelolaan rajungan di Jawa Tengah.

Ketua Forum Komunikasi Nelayan Rajungan Nusantara, Mustain, menyambut baik keikutsertaan organisasinya sebagai anggota Komite. Sebagai anggota komite, dia dapat menyampaikan aspirasi dan turut serta berkontribusi langsung dalam proses penentuan kebijakan pengelolaan rajungan yang lestari, di mana rajungan merupakan sumber utama mata pencaharian mereka.

Pertemuan ini menghasilkan Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Rajungan di Provinsi Jawa Tengah untuk lima tahun kedepan yaitu tahun 2023 sampai tahun 2028. Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Rajungan di Jawa Tengah ini diharapkan dapat memberikan masukan atau pertimbangan bagi perencanaan pengelolaan rajungan di tingkat nasional.

Editor : Maulana Salman