Belanja Masalah ke Temanggung, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Ungkap Keluhan Petani

TEMANGGUNG, iNewsSemarang.id - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo, Komjen Pol Purn Condro Kirono mengunjungi wilayah Temanggung dan berdialog dengan petani. Dia "belanja masalah" apa saja yang dihadapi para petani tembakau dan petani di Temanggung secara menyeluruh.

"Beberapa keluhan masuk seperti soal cukai tembakau yang memberatkan kemudian impor tembakau saat panen raya begitu juga impor bawang putih dibuka justru pada saat panen raya,” kata Condro Kirono di sela Deklarasi Barisan Petani Tembakau dan Sarikat Petani Maju Temanggung dukung Prabowo-Gibran di Lapangan Karangsari Watukumpul Temanggung Kamis (25/1/2024).

Baca Juga

Daftar Lengkap Nama-nama Menteri dan Wamen Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran 2024-2029

“Permasalahan seperti ini akan dibawa ke Jakarta untuk dicarikan solusi sehingga saat kepemimpinan  Prabowo-Gibran masalah ini dapat terurai dan mendapatkan solusi," katanya.

Condro Kirono menegaskan Indonesia merupakan negara agraris. Jumlah pekerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan lebih dari 40 juta orang. Namun pertumbuhan sektor tersebut sangat rendah, dan sumbangan ke perekonomian Indonesia hanya 12 persen saja.

Hal ini menimbulkan keprihatinan bagi seluruh pekerja di sektor agraris yakni petani. Apalagi bagi petani Indonesia dengan berbagai problem seperti kesulitan akses bibit, akses pupuk bersubsidi, pengelolaan hasil pertanian, kendala pemasaran  dan sebagainya. 

Baca Juga

Senyum Semringah Titiek Soeharto Lihat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

"Untuk itu kami menginginkan pemimpin Indonesia di masa depan yang peduli dengan masa depan dan kesejahteraan petani Indonesia. Maka dari itu kami Barisan Petani Tembakau Temanggung dan Serikat Petani Maju komitmen mendukung Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia," ujar Ketua Barisan Petani Tembakau Temanggung, Andi Sumangkar.

Menurutnya sosok Prabowo merupakan sosok yang sangat peduli dengan  keberadaan dan kesejahteraan petani sejak dulu. Sementara Gibran Rakabuming merupakan sosok pemimpin Surakarta yang sudah teruji.

"Harapannya masyarakat petani tembakau pada umumnya dan Temanggung pada khususnya agar capres dan cawapres 02 memperhatikan nasib petani mulai dari hulu hingga hilir sehingga kesejahteraan bisa meningkat dan berkelanjutan," tegasnya.

Baca Juga

Momen Sakral Prabowo-Gibran Resmi Dilantik Jadi Presiden dan Wapres RI 2024-2029

Beberapa harapan Barisan Petani Tembakau dan Sarikat Petani Maju pada Prabowo-Gibran yakni Penetapan harga beli tembakau oleh pabrik rokok harus bersifat transparan dan publikasi, segala regulasi lebih memihak kepada petani agar sarana produksi pertanian dapat di distribusikan dengan baik dan tepat sasaran.

Di sisi lain, dia juga berharap regenerasi petani yang seimbang. Petani imbuhnya saat ini didominasi oleh petani petani sudah berumur dan tua. Sementara regenerasi dirasa sangat kurang. 

Dirinya berharap di era kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini mampu meningkatkan baik kuantitas dan kualitas petani milenial yang berdaya saing tinggi. 

Baca Juga

Daftar Lengkap 49 Nama Calon Menteri yang Dipanggil Prabowo ke Kertanegara

"Mulai banyak petani petani muda bermunculan, banyak anak muda bangga menjadi petani. Jadikan petani itu pekerjaan yang keren dan tren," tutupnya.

Coach Petani Milenial dan juga Ketua BPD HIPMI DIY, Deddy Prasetyawan menambahkan perlunya ada terobosan dalam inovasi teknologi sektor pertanian agar mampu menarik petani muda dan merubah image petani muda yang modern dan berdaya saing tinggi.

Sementara terkait pernyataan, Presiden Jokowi yang menyebutkan bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak paslon tertentu, Condro Kirono menegaskan bahwa dalam Undang Undang (UU) Pemilu telah diatur.

Baca Juga

Heboh! Beredar Daftar Nama 49 Menteri dan Lembaga Negara, Ada Gatot Nurmantyo hingga Rocky Gerung

Berdasarkan UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu ada pembatasan tertentu dan yang mengatur pembatasan ini adalah Bawaslu. Beberapa pembatasan seperti tidak boleh mempergunakan fasilitas negara, harus mendapatkan cuti dinas dan semua ini yang mengatur adalah Bawaslu. 

Editor : Maulana Salman