Kebanyakan Masjidnya Tak Ada Pujian dan Shalawatan, Muhammadiyah Dukung SE Menag

JAKARTA, iNewsSemarang.id - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memberikan penegasan bahwa sebelum Surat Edaran (SE) Menteri Agama (Menag) Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala diterbitkan, organisasi bentukan KH Ahmad Dahlan sudah melaksanakan hal teknis penggunaan pengeras suara.

Sebab itu, PP Muhammadiyah menyatakan dukungannnya terhadap SE Menag Yaqut yang dinilai bisa memperkuat kehidupan syiar Islam yang berkemajuan. 

Baca Juga

Dipimpin Muhadjir Effendy, Ini Nama-nama Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah

Sekretaris umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menyampaikan di Masjid dan Mushala Muhammadiyah mayoritas jarang mengumandangkan apapun saat menggunakan pengeras suara sebelum adzan.

"Masjid dan Mushalla Muhammadiyah sebagian besar tidak ada puji-pujian, shalawat, bacaan Alquran sebelum adzan," kata Mu'ti melalui pesan singkat kepada MNC Portal, Selasa (22/2/2022).

Dia menambahkan apabila penggunaan pengeras suara yang tidak diatur dapat mengganggu tidak hanya umat agama lain tetapi umat Islam juga.

Baca Juga

PBNU dan PP Muhammadiyah Terima Izin Kelola Usaha Tambang, MUI Kaji Kemungkinan Ikut

"Alasan agar masjid tidak ada pengeras suara luar di atas jam 22.00 WIB bukan untuk membangun harmoni antar umat beragama semata, tetapi untuk membangun kehidupan yang tenang dan dakwah yang lebih substansial," ujarnya mendukung SE Menag Gus Yaqut tersebut.

Diketahui, Menteri Agama ( Menag) Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan Surat Edaran No SE 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. Penggunaan pengeras suara luar paling lama 5 sampai 10 menit sebelum azan.

Menag Yaqut menjelaskan, penggunaan pengeras suara di masjid dan musala merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat. Pada saat yang bersamaan, masyarakat Indonesia juga beragam, baik agama, keyakinan, latar belakang, dan lainnya.

Baca Juga

Muhammadiyah Akhirnya Terima Izin Kelola Tambang, Ini Alasannya

Diperlukan upaya untuk merawat persaudaraan dan harmoni sosial. "Pedoman diterbitkan sebagai upaya meningkatkan ketenteraman, ketertiban, dan keharmonisan antarwarga masyarakat," ujar Menag Yaqut di Jakarta seperti dikutip dari keterangan tertulis, Senin (21/2/2022).

Editor : Agus Riyadi