Diwarnai Penyimpangan, ICOV Kritik Sistem PPDB di Disdik Jateng

SEMARANG, iNewsSemarang.id  - Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk SMA dan SMK Negeri di Jawa Tengah tahun 2024 ini tidak luput dari berbagai permasalahan dan penyimpangan. 

Sejumlah ketentuan yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah diduga menjadi penyebab utama terjadinya praktik-praktik yang merugikan banyak pihak.

Salah satu isu utama yang mencuat adalah manipulasi sertifikat prestasi atau piagam palsu.

Dengan tidak adanya uji kelayakan terhadap sertifikat penghargaan, para calon siswa dapat dengan mudah membuat sertifikat palsu tanpa melalui proses verifikasi yang memadai. 

Direktur Indonesia Corruption Oversight (ICOV), Ronny Maryanto, mengungkapkan kekecewaannya terhadap dugaan kecurangan dalam proses PPDB tersebut.

Dalam keterangannya, Ronny menyayangkan adanya praktik penggunaan piagam palsu yang terungkap di beberapa sekolah.

"Proses PPDB di Jawa Tengah, khususnya untuk tingkat SMA, sebenarnya sudah menjadi perhatian kita semua. Terkait dengan piagam palsu yang digunakan oleh calon siswa, kami sangat menyayangkan hal ini terjadi. Dinas Pendidikan Provinsi seharusnya sudah memiliki sistem yang lebih baik untuk menyaring dan memverifikasi keaslian piagam tersebut," ujar Ronny usai acara Diskusi Publik Masyarakat Sipil Jawa Tengah bareng Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Akademisi Prof. Budi Setiyono di KHAS Semarang Hotel, Kamis (11/7/2024) malam.

Ronny menambahkan bahwa verifikasi dalam seleksi PPDB harus diperketat untuk mencegah terjadinya kecurangan. 

"Proses verifikasi di dalam seleksi PPDB harus dilakukan dengan lebih ketat agar tidak kecolongan seperti yang terjadi di Jawa Tengah. Kota Semarang seharusnya bisa menjadi contoh dalam melaksanakan skrining piagam secara baik," ucapnya.

Lebih lanjut, Ronny menegaskan perlunya perbaikan sistem dan mekanisme dalam pelaksanaan PPDB di tingkat provinsi. 

"Kami sangat berharap ada perbaikan sistem dan mekanisme dalam PPDB provinsi. Kejadian ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah belum siap untuk melaksanakan proses PPDB secara online dengan baik," katanya.

Editor : Maulana Salman