Dirut RSA UGM Kritik Kemenkes: Kalau Semua PPDS Ditarik, Lumpuh RS Kariadi, Siapa yang Salah?

SEMARANG, iNewsSemarang.id – Direktur Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada (RSA UGM) dr. Darwito mengkritisi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menghentikan sementara Program Studi Anestesi PPDS FK Undip di RSUP dr Kariadi terkait meninggalnya residen anestesi FK Undip dr. Aulia Risma Lestari.

Termasuk pula Kemenkes juga teranyar memberhentikan sementara aktivitas klinis Dekan FK Undip dr. Yan Wisnu Prajoko. 

Baca Juga

Penerima Beasiswa Pertamina Sobat Bumi Kembangkan Desa Wisata lewat Program DEB SoBI

“Itu nggak dipikir, bagaimana Kemenkes memikirkan rakyatnya itu nggak ada, itu masyarakat yang dirugikan. Pelayanan terganggu,” kata dr. Darwito di FK Undip, Kampus Tembalang, Kota Semarang, Senin (2/9/2024).

Menurutnya, masyarakat dirugikan sebab akses untuk operasi menjadi sulit, mengingat kondisi RSUP dr Kariadi Semarang memang membutuhkan tenaga dari anestesi FK Undip dalam pelayanannya kepada pasien. 

“Bahwa dengan adanya surat tersebut, masyarakat dirugikan, bagaimana akses untuk operasi sulit, kemudian di situ RS yang membutuhkan teman-teman anestesi itu sulit, karena keterbatasan itu,” ujar Darwito yang juga sempat menjabat Dirut RS Sardjito Yogyakarta itu. 

Baca Juga

Mahasiswa Undip Nyalakan 1.000 Lilin, Bentuk Keprihatinan atas Kematian Dokter Aulia Risma 

Dia memperkirakan, pelayanan bisa terdampak sampai 50 persen dari adanya kebijakan dari Kemenkes tersebut. “Kalau semua PPDS ditarik, lumpuh RS Kariadi. Itu siapa yang salah? Siapa yang dirugikan? Rakyat. RS Kariadi tanpa PPDS lumpuh,” tegasnya.  

Darwito yang juga pernah bertugas di RSUP dr Kariadi Semarang berargumen kasus kematian dr. Aulia Risma Lestari yang merupakan residen PPDS Anestesi FK Undip memang harus diusut tuntas, tentunya melalui serangkaian investigasi. Namun, pelayanan terhadap pasien tentunya juga harus tetap menjadi prioritas. “Ya silakan dilanjutkan, profesional,”ujarnya.
 

Editor : Ahmad Antoni