Prabowo Akan Evaluasi PSN PIK 2 Garapan Aguan, Begini Respons Jokowi

SOLO, iNewsSemarang.id – Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespons positif Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang akan mengevaluasi proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2).

Seperti diketahui bahwa proyek garapan Agung Sedayu Grup milik Sugianto Kusuma alias Aguan itu ditetapkan sebagai PSN di masa Pemerintahan Jokowi. 

Baca Juga

Rumah Hasto Digeledah KPK, PDIP: Pengalihan Isu Jokowi Masuk Nominasi Pemimpin Korup

“Ya nggak apa-apa. Kan baik. Dievaluasi akan baik, dikoreksi akan baik,” ungkap Jokowi di kediamannya Sumber, Solo, Selasa (14/1/2025).

Jokowi mengakui, bahwa pemerintahannya tidak sempurna. Program-program yang dicanangkan di masa pemerintahannya diakui banyak memiliki kekurangan. “Wong belum tentu yang kita putuskan itu betul 100 persen. Bisa dikoreksi, bisa dievaluasi,” ujarnya.

Jokowi juga menanggapi pengerjaan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mengalami perlambatan sejak Prabowo menjabat sebagai Presiden.

Baca Juga

Jokowi Masuk Nominasi Tokoh Korup 2024 Versi OCCRP, PDIP: Buruk Muka, Cermin Dibelah

Menurutnya, pembangunan IKN tidak termasuk dalam astacita Prabowo-Gibran. Meski masih mendapat alokasi anggaran di APBN 2025, jumlahnya menurun drastis dibanding masa Pemerintahan Jokowi.“Ya nyatanya anggarannya kan untuk IKN tetap,” kata Jokowi.

Pengembangan proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) garapan Agung Sedayu Grup milik Sugianto Kusuma alias Aguan dikaji ulang Presiden Prabowo Subianto.

Klaim itu disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid. Ia menyebut Prabowo mempunyai empat kategori PSN. Karena itu, pemerintah akan mengkaji apakah pengembangan PSN PIK 2 masuk ke pengelompokan tersebut.

Baca Juga

Siapa yang Masukkan Jokowi Nominator Tokoh Korup Versi OCCRP? Ternyata Ini Para Jurinya

“Kami akan mengkaji (status PSN PIK 2). Kajian kami adalah tentunya mengacu pada PSN yang menjadi betul-betul fokus concern-nya Bapak Presiden (Prabowo Subianto),” ungkap Nusron dalam Media Gathering di Kantor ATR/BPN, Jakarta Selatan, Kamis (28/11) lalu.
 

Editor : Ahmad Antoni