Subsidi LPG 3 Kg Tak Tepat Sasaran Capai Rp26 Triliun per Tahun, Ini Penyebabnya

JAKARTA, iNewsSemarang.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait polemik distribusi LPG 3 kg yang ramai jadi perbincangan selama sepekan terakhir. 

Bahlil menegaskan harus mengambil kebijakan agar pengecer dijadikan sub pangkalan karena melihat kerugian yang besar dari gas melon yang telah disubsidi negara. 

Baca Juga

Pertamina Patra Niaga Regional JBT Gelontorkan 28.000 Tabung Fakultatif LPG 3 Kg di Grobogan

"Perintah Presiden Prabowo ke semua orang di kabinet adalah memastikan uang negara satu sen pun harus pasti sampai ke masyarakat. Penggunaannya harus tepat sasaran sampai ke rakyat. Apalagi LPG ini menyangkut hajat hidup orang banyak," tegas Bahlil dalam pernyataannya dikutip Senin (10/2).

Dia mengatakan, negara selama ini telah mensubsidi tiga kebutuhan energi untuk rakyat Indonesia, di antaranya BBM, listrik, dan LPG. Untuk gas LPG sendiri, dalam satu tahun negara mensubsidi hingga Rp87 triliun. 

Saat awal menjabat sebagai menteri, ia mendapat sejumlah laporan dari aparat penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa program subsidi ini rentan terjadi kerugian jika tidak dilakukan penataan distribusi dan harga yang lebih jelas. 

Baca Juga

Kisah Pilu Keluarga Korban Tewas Kecelakaan saat Cari LPG 3 Kg, Uang Puluhan Juta Raib Dijambret

Dia mengungkapkan, dengen subsidi yang diberikan oleh negara sebesar Rp36.000, harga gas melon per tabung itu menjadi Rp12.000. Dengan harga awal tersebut, Pertamina membawa gas melon ke agen dengan harga Rp12.750. 

Selanjutnya, kata Bahlil, dari agen ke pangkalan, harga per tabung seharusnya maksimal hanya Rp15.000. Selama ini, pemerintah bisa memantau langsung proses distribusi dari agen ke pangkalan karena memang terlacak oleh aplikasi, yang artinya sudah tertata dengan baik oleh sistem. 

Editor : Ahmad Antoni