Pengamat Politik Undip Ungkap Dampak Negatif Kepala Daerah PDIP Tak Ikut Retreat di Magelang

SEMARANG, iNewsSemarang.id - Penarikan Kepala Daerah PDI Perjuangan (PDIP) dari retreat di Magelang buntut penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, akan membawa dampak negatif serius bagi harmonisasi hubungan baik antara presiden Prabowo dan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.
Krisis ini akan mengganngu relasi pusat- daerah dalam penyelengaraan pemerintah. Khususnya daerah yang masih tergantung dengan fiskal pusat akan mendapatkan imbasnya.
Hal itu dikatakan Pengamat Politik Undip Wahid Abdulrahman, menanggapi instruksi Megawati yang melarang kader-kadernya yang menjadi Kepala Daerah untuk mengikuti retreat, program Presiden Prabowo tersebut.
"Tak bisa dipungkiri, sikap tegas Megawati itu sebagai respon atas penahanan Hasto Kristianto oleh KPK dalam kasus pelarian Harun Masiku. Mengganggu Hasto bisa dianggap merusak marwah partai dan Megawati," kata Wahid, Sabtu (22/2/2025).
Dia menambahkan, keputusan KPK dalam penetapan tersangka kasus korupsi yang menyeret elit politik termasuk Hasto, sulit dipisahkan dari tarik-menarik relasi Prabowo sebagai presiden dan Megawati. Apalagi jika penahanan itu bukan dilakukan karena tangkap tangan.
"Penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK ada trigger utama. Hasto sebagai Sekjen tidak sekedar menjadi marwah partai (setelah Ketua Umum),namun juga memiliki hubungan psikologis yang kuat dengan Bu Mega. Menganggu Hasto bisa dinilai sebagai upaya merusak marwah partai dan menyakiti Bu Mega. Wajar jika kemudian Bu Mega merespon dengan instruksi penundaan Kepala Daerah untuk hadir dalam reatret di Magelang," ujar dosen pengajar ilmu Politik dan Pemerintahan FISIP Undip ini.
Editor : Ahmad Antoni