Pakar Hukum Unsoed Sebut SKCK Layak Dihapus, Ini Alasannya

PURWOKERTO, iNewsSemarang.id - Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unosed) Purwokerto Prof Hibnu Nugroho menilai pemberlakuan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) layak dihapus.

Dia beralasan bahwa SKCK tidak selaras dengan hak asasi manusia (HAM) dan berpotensi menghalangi hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan. "Dalam hal sisi hak asasi manusia, itu (SKCK) memang sangat merugikan," katanya dikutip dari Antara, Sabtu (12/4). 

Baca Juga

Kementerian HAM Usul SKCK Dihapus, Begini Respons Polri

Oleh sebab itu, dia mengaku sepakat dengan usulan penghapusan layanan penerbitan SKCK yang selama ini dilayani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam hal ini, SKCK merupakan catatan seseorang sebagai bukti bahwa yang bersangkutan berperilaku baik atau tidak pernah melakukan tindak kriminal atau kejahatan berdasarkan data kepolisian.

Menurut dia, pemberlakuan SKCK membatasi hak asasi manusia dan sangat merugikan terutama bagi mantan narapidana ketika hendak mencari pekerjaan yang layak.

Baca Juga

Polrestabes Semarang Beri Peringatan Keras bagi Pelaku Tawuran dan Pesta Miras: Blacklist SKCK

Ia mengatakan perilaku pencari kerja sebenarnya dapat terlihat saat yang bersangkutan menjalani wawancara, apakah sesuai atau tidak sesuai dengan kehendak perusahaan selaku pengguna.

Bahkan, kata dia, SKCK dapat menjadikan stigma negatif bagi orang-orang yang mempunyai catatan-catatan negatif karena pernah melakukan tindak kriminal atau kejahatan.

Padahal, lanjut dia, belum tentu pekerjaan yang diinginkan orang itu selaras dengan apa yang dilakukan ataupun pekerjaan tersebut selaras dengan penggunanya.

Baca Juga

Syarat Terbaru dan Cara Perpanjangan SKCK Tahun 2022

"Jangan sampai orang mau berusaha, sudah mendapatkan stigma negatif dulu, itu yang tidak boleh. Padahal saat sekarang, mantan narapidana kasus korupsi boleh mencalonkan diri dalam pilkada, kenapa mantan narapidana lainnya harus terkendala dalam mencari pekerjaan karena adanya catatan negatif dari kepolisian," kata Hibnu menegaskan.

Editor : Ahmad Antoni