Didesak Setop Tulis Ulang Sejarah, Fadli Zon Singgung Amanat Bung Karno

JAKARTA, iNewsSemarang.id - Menteri Kebudayaan Fadli Zon didesak untuk menghentikan proyek penulisan ulang sejarah. Dia pun merespons desakan tersebut secara santai dengan menyinggung amanat dari Bung Karno. 

“Masa sejarah kita hentikan?” kata Fadli di Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025) malam

Baca Juga

Fadli Zon Sebut Tak Ada Pemerkosaan pada Kerusuhan Mei 1998, Komnas HAM: Tidak Tepat!

Fadli lantas menyinggung amanat presiden pertama RI, Sukarno. Bung Karno, katanya, menyatakan bahwa sejarah jangan pernah ditinggalkan. 

“Sejarah kan diperlukan. Amanat Bung Karno jangan pernah meninggalkan sejarah,” ujar dia.

Sebelumnya, anggota Komisi X DPR Bonnie Triyana mengusulkan, proyek penulisan ulang sejarah yang tengah dilakukan pemerintah sebaiknya dihentikan saja, jika hal itu bersifat parsial dan politis. Hal itu disampaikan merespons pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut tidak ada bukti peristiwa pemerkosaan massal tahun 1998.

Baca Juga

Buka Suara Soal Perjanjian Politik Anies dan Prabowo, Fadli Zon: Ada 7 Poin, Urusan Pilkada

"Apa yang menurut Menteri Kebudayaan tidak ada, bukan berarti tak terjadi," kata Bonnie, Rabu (18/6/2025).

Bonnie menilai, Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan yang menggagas proyek penulisan ulang sejarah Indonesia mestinya tidak melanggengkan budaya penyangkalan atas tindak kekerasan, terutama kekerasan seksual pada kaum perempuan dalam kerusuhan 1998.

Menurut Bonnie, pengalaman kolektif yang pedih dalam sejarah masa lalu bangsa juga dapat menjadi pembelajaran, sehingga tetap perlu untuk ditulis.

Bonnie mendesak Kementerian Kebudayaan sebagai mitra Komisi X DPR untuk menghentikan proyek penulisan ulang sejarah jika hanya bertujuan politis. Apalagi jika tujuan penulisan ulang sejarah untuk menyeleksi cerita perjalanan bangsa Indonesia sesuai keinginan pemegang kekuasaan sehingga bersifat parsial atau sebagian dan tidak menyeluruh.

"Jangan lakukan penulisan sejarah melalui pendekatan kekuasaan yang bersifat selektif dan parsial atas pertimbangan-pertimbangan politis. Apabila ini terjadi, lebih baik hentikan saja proyek penulisan sejarah ini," katanya.

Editor : Arni Sulistiyowati