Bupati Pati Minta Maaf Kenaikan PBB 250% Batal, Berdampak Pembangunan RSUD Soewondo dan Alun-alun

PATI, iNewsSemarang.id – Kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250%  di Kabupaten Pati akhirnya dibatalkan.  

Keputusan pembatalan tersebut disampaikan langsung Sudewo dalam konferensi pers di Pendopo Kabupaten Pati pada Jumat (8/8/2025).

Baca Juga

Gubernur Jateng Minta Bupati Pati Kaji Ulang Kenaikan PBB 250 Persen: Jangan Bebani Masyarakat!

Dalam keterangannya, Sudewo yang didampingi Kapolresta Pati, Dandim 0718 Pati dan Kepala Kejaksaan Negeri Pati, menegaskan pembatalan kebijakan ini dilakukan demi menjaga kondusivitas daerah.

“Saya memohon maaf kepada masyarakat Kabupaten Pati atas kebijakan kenaikan PBB-P2 yang menimbulkan keresahan. Tujuan awalnya demi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, tetapi jika menimbulkan beban, maka saya batalkan,” kata Sudewo.

Dengan demikian, tarif PBB-P2 di Kabupaten Pati akan kembali menggunakan tarif lama yang berlaku pada tahun 2024. Namun, sebagai konsekuensinya, beberapa proyek strategis terpaksa ditunda pelaksanaannya. Proyek tersebut antara lain revitalisasi Alun-alun Pati dan pembangunan lanjutan RSUD Soewondo.

Kepala Desa Kedalungan, Joko Waluyo menyambut positif keputusan Bupati yang akhirnya mendengarkan suara rakyat kecil.

Demo 13 Agustus Tetap Jalan

Warga Kabupaten Pati tetap akan menggelar aksi demonstrasi pada 13 Agustus 2025 mendatang meski kebijakan kenaikan tarif PBB 250 persen telah dibatalkan Bupati Pati Sudewo. 

Mereka mengaku sudah terlanjur kecewa dengan kebijakan Bupati Sudewo yang dinilai memberatkan masyarakat.

Baca Juga

BREAKING NEWS Kenaikan Pajak PBB 250% Bupati Pati Sudewo Beberkan Klarifikasi, Baca Lengkap di Sini 

Koordinator Lapangan Aksi Teguh Istiyanto mengaku sudah telanjur kecewa dengan sikap Bupati Pati selama polemik kenaikan pajak berlangsung dan akan menggelar aksi agar bupati diganti.

"Kami tetap berencana menggelar aksi demonstrasi pada 13 Agustus mendatang," katanya, Kamis (8/8/2025). 

Sebelumnya, penolakan terhadap kenaikan PBB sempat berlangsung ricuh di kawasan barat laut Simpang Lima, Pati. Kericuhan terjadi ketika petugas Satpol PP mencoba mengangkut paksa donasi yang dikumpulkan oleh para demonstran, sehingga menimbulkan adu mulut.

Masyarakat yang kecewa dengan kebijakan serta pernyataan Bupati berencana melanjutkan aksi protes dalam skala yang lebih besar pada 13 Agustus. Mereka menilai kebijakan kenaikan pajak tersebut sangat memberatkan di tengah situasi ekonomi yang belum pulih.

Editor : Ahmad Antoni