Nah Lho, Bupati Pati Sudewo Ternyata Tak Pernah Laporkan Kenaikan PBB 250% ke Pemerintah Pusat

JAKARTA, iNewsSemarang.id – Kabar mengejutkan disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Dia  mengungkapkan bahwa Bupati Pati Sudewo tidak pernah melaporkan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen ke pemerintah pusat. 

Hal tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

Baca Juga

Nasib Bupati Pati Sudewo di Ujung Tanduk, Kini Terseret Dugaan Suap Proyek di DJKA Kemenhub

Tito menyebutkan besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan PBB ditentukan oleh bupati dan wali kota. Besaran tarif itu harus dikonsultasikan kepada gubernur masing-masing wilayah. 

"Penentuan angka NJOP dan PBB itu ditentukan bupati dan wali kota dengan konsultasi dan yang me-review adalah gubernur. Makanya, enggak sampai ke saya, tapi gubernur," jelas Tito di Lapangan Bulog, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

Mantan Kapolri itu mengingatkan kepada seluruh kepala daerah yang lain agar dapat mempertimbangkan matang-matang kemampuan ekonomi masyarakat sebelum menetapkan besaran NJOP dan PBB.

Baca Juga

8 Fakta Demo Pati Rusuh, Nomor 5 Aksi Anarkis Pendemo Bakar Mobil Polisi

"Saya mohon kepala daerah lainnya, setiap mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan pajak dan retribusi, jangan sampai memberatkan masyarakat. Lakukan bertahap saja," ujarnya. 

Sebelumnya, warga menggelar demo besar-besaran di Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah pada Rabu (13/8/2025). Massa meminta Sudewo mundur dari jabatan Bupati Pati.

Aksi unjuk rasa itu berawal dari keputusan Sudewo menaikkan PBB-P2 sebesar 250 persen. Dia bahkan sempat menantang masyarakat untuk berdemo.

Baca Juga

Warga Pati Tuntut Bupati Sudewo Mundur, Begini Respons Gubernur Jateng

Dalam unjuk rasa itu, Sudewo sempat menemui massa. Namun, dia dilempari botol air mineral hingga sandal.

DPRD Kabupaten Pati kemudian sepakat membentuk pansus untuk pemakzulan Sudewo. Namun, Sudewo menolak melepaskan jabatannya dengan dalih dirinya dipilih oleh rakyat secara konstitusional.
 

Editor : Ahmad Antoni