Driver Ojol Dorong Pemerintah Merumuskan Regulasi yang Seimbang

JAKARTA, iNewsSemarang.id – Ribuan pengemudi ojek online (ojol) di berbagai kota sempat turun ke jalan menolak wacana regulasi yang dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan mereka.

Aksi mereka bebarengan dengan kegiatan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Sistem Bagi Hasil pada Layanan Transportasi Online.

Baca Juga

Viral Mobil Rantis Lindas Driver Ojol, Brimob: Mohon Maaf, Kami Siap Bertanggung Jawab

Dua isu yang menjadi sorotan tajam yakni rencana pemotongan komisi sebesar 10% dan wacana perubahan status mitra driver menjadi karyawan tetap. 

Mereka beralasan, kedua hal ini dianggap dapat mengurangi pendapatan sekaligus menghilangkan fleksibilitas kerja yang selama ini menjadi daya tarik utama profesi driver ojol.

Aksi Unjuk Rasa di Berbagai Daerah
Di Makassar, Forum Suara Ojek Online Semesta (FOR.SOS) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Massa membawa spanduk bertuliskan “Kami Menolak Keras 10% dan Karyawan Tetap” serta membakar ban sebagai simbol penolakan.

Baca Juga

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Minta Maaf soal Viral Mobil Rantis Brimob Lindas Ojol

Buya, salah satu perwakilan driver, menegaskan bahwa potongan 10% akan mengurangi pendapatan mitra, sementara status karyawan tetap dinilai memberatkan dengan persyaratan administratif seperti batas usia, ijazah, dan jam kerja yang kaku.

Sementara itu, di Jakarta, aksi serupa telah lebih dulu digelar pada awal November 2025. Ribuan driver dari komunitas URC Bergerak menyuarakan empat tuntutan

Di antaranya penolakan potongan komisi 10%, penolakan status karyawan tetap, pelibatan pengemudi dalam perumusan regulasi, payung hukum yang adil bagi semua pihak

Baca Juga

Viral Driver Ojol Tewas Dilindas Mobil Rantis Polisi saat Demo Ricuh, Ini Kronologinya

Aksi tersebut diterima oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, yang berjanji akan meninjau ulang substansi Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) dan melibatkan perwakilan driver dalam pembahasan lanjutan.

Fleksibilitas Jiwa Profesi Driver
Irwansyah, driver ojol dengan pengalaman 10 tahun, menekankan bahwa fleksibilitas adalah jiwa dari profesi ini.

“Saya tidak setuju dijadikan karyawan. Nanti pasti ada syarat usia, pendidikan, dan jam kerja tetap. Padahal, kami bergantung pada fleksibilitas,” katanya dalam ketarangan Jumat (28/11).

Baca Juga

Driver Ojol Dapat Bonus Hari Raya di Lebaran 2025, Kapan Cair?

Pernyataan serupa disampaikan perwakilan URC Bergerak, Ahmad Bakrie atau Bang Oki, yang menegaskan bahwa driver tidak menentang pemerintah, tetapi ingin memastikan regulasi yang lahir adil dan berkelanjutan.

Tantangan Pemerintah: Merumuskan Regulasi yang Seimbang
Dinamika penolakan yang terjadi sepanjang November 2025 menunjukkan adanya jarak antara wacana regulasi yang dibahas pemerintah dan realitas yang dihadapi driver. Para pengemudi menilai bahwa fleksibilitas dan sistem kemitraan adalah fondasi utama yang tidak boleh diabaikan.

Tantangan terbesar pemerintah saat ini adalah merumuskan regulasi yang seimbang — melindungi hak driver tanpa mengorbankan kelincahan aplikator dalam berinovasi dan beroperasi. Regulasi yang terlalu kaku dikhawatirkan akan berdampak pada meningkatnya biaya operasional dan menurunnya kualitas layanan transportasi online yang selama ini diandalkan masyarakat.

Baca Juga

Terduga Teroris yang Ditangkap Densus 88 di Sleman Berprofesi Sebagai Driver Ojol

Keputusan akhir pemerintah akan menjadi penentu apakah ekosistem transportasi digital Indonesia dapat terus tumbuh dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan, tidak hanya bagi korporasi, tetapi juga bagi para driver yang menjadi ujung tombak layanan.
 

Editor : Ahmad Antoni