Bupati Banyumas Sadewo Laporkan 3 Tambang Bermasalah ke Gubernur Luthfi, Apa Saja?

SEMARANG, iNewsSemarang.id - Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono melaporkan tiga lokasi tambang bermasalah di wilayahnya kepada Gubernur Jateng Ahmad Luthfi saat Rakor Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jateng sebagai langkah penertiban dan perlindungan lingkungan.

Dalam rapat koordinasi bersama Forkopimda Jateng dan Forkopimda Kabupaten/Kota di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Senin (8/12/2025), Bupati Sadewo menyebutkan permasalahan perada berada di wilayah Cilongok yang berbatasan dengan Bumiayu. 

Baca Juga

Warga Pulau Wawonii Desak Pemerintah Selamatkan Ekonomi Daerah Dampak Pencabutan Izin Kehutanan

Di lokasi tersebut ada tambang gas bumi yang gagal dan PT SAE yang bertanggung jawab terkait hal tersebut sudah tidak melanjutkan proyek. “Sekarang PT SAE sedang fokus reboisasi di lahan tersebut,” ujarnya.

Kedua, tambang batu di daerah Baseh, Kedungbanteng, yang dipermasalahkan oleh masyarakat. “Terkait tambang batu itu sudah ditutup sementara. Ketiga, tambang pasir dan tanah di Gandatapa, Baturaden, yang juga bermasalah dengan masyarakat,” kata Sadewo.

"Hari ini saya akan serahkan ke Gubernur terkait laporan penambangan di lokasi-lokasi itu. Cilongok sudah ditangani, Baseh dan Baturaden yang masih bermasalah," imbuhnya.

Baca Juga

Daftar 5 Perusahaan Tambang yang Kantongi Izin Beroperasi di Raja Ampat

Menanggapi laporan tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi menginstruksikan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) setempat agar membentuk Satuan tugas (Satgas) untuk menangani persoalan pertambangan.

Dinas ESDM diminta berkoordinasi dengan Polda Jateng, TNI, dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk membentuk satgas tersebut. Instruksi itu menyusul ramainya kasus penambangan pasir dan batu di lereng Gunung Slamet yang dinilai berpotensi merusak lingkungan sekitar. 

"Kita bentuk satgas penambangan yang isinya dinas kita, kepolisian, TNI, dan kejaksaan. Besok Dinas ESDM langsung buat surat ke Polda, Kodam, dan Kejaksaan (untuk tindak lanjut) agar tidak salah sasaran (dalam penanganan)," tegas Luthfi.

Baca Juga

Megawati Sindir Izin Konsesi: Makan Noh Tambang Iku, Kalau Gak Ada Beras Terus Piye?

Dia menjelaskan, persoalan penambangan yang terjadi di lereng Gunung Slamet harus menjadi pembelajaran bagi seluruh bupati/wali kota lain, khususnya yang punya wilayah penambangan dan galian C. Ia mengingatkan agar tidak ada yang coba-coba mengubah informasi tata ruang (ITR).

Menurutnya, penertiban izin penambangan harus hati-hati, harus benar-benar terang-benderang, dan sosialiasi yang masif agar tidak menimbulkan permasalahan di belakang.

"Benar-benar lakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selama tidak berguna bagi nusa bangsa, tidak usah. Nanti timbul resistensi yang akan berkepanjangan,” ujarnya.  

Baca Juga

PBNU dan PP Muhammadiyah Terima Izin Kelola Usaha Tambang, MUI Kaji Kemungkinan Ikut

Editor : Ahmad Antoni