Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien BPJS PBI-JK Nonaktif

JAKARTA, iNewsSemarang.id - Rumah sakit tidak diperbolehkan menolak pasien dalam kondisi darurat. Hal itu ditegaskan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti.

Penegasan ini karena adanya kasus pasien yang disebut mengalami kendala layanan kesehatan karena kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) nonaktif, termasuk pasien yang membutuhkan layanan cuci darah.

Baca Juga

Donor Darah Massal Sambut Imlek di RS Samsoe Hidajat, Dihibur Barongsai hingga Banjir Angpau

Dia menjelaskan, larangan penolakan pasien gawat darurat telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 174 ayat (2). Dalam aturan tersebut, rumah sakit dilarang menolak pasien dengan alasan apa pun, termasuk kendala administratif.

“Nah, ini memang ya, di sini kemudian ada yang masih ingin cuci darah, katanya ditolak sama rumah sakit, itu yang jadi ramai. Sebetulnya enggak boleh rumah sakit dalam keadaan emergency menolak pasien. Itu ada Undang-Undang Nomor 17,” tegas hufron dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Senin (9/2).

Ghufron menyebutkan, saat ini terdapat sekitar 120.472 peserta dengan penyakit katastropik berbiaya tinggi, seperti gagal ginjal kronik, yang status PBI-nya dinonaktifkan. Kondisi tersebut terjadi akibat dinamika pembaruan data di Kementerian Sosial (Kemensos).

Baca Juga

Daftar Iuran BPJS Kesehatan Kelas I, II, III di Januari 2026, Ada Kenaikan?

“Tapi intinya ada yang memang masih butuh layanan tadi dengan status PBI, tapi nonaktif, keluar, tidak masuk DTSEN tadi. Nah, jumlahnya ada sekitar 120.472 peserta dengan penyakit katastropik biayanya, artinya mahal, seperti gagal ginjal kronik dan lain sebagainya,” sebutnya.

Namun demikian, Ghufron memastikan proses reaktivasi kepesertaan BPJS PBI kini semakin mudah dan cepat melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sehingga pelayanan medis bagi peserta tetap dapat berjalan.

Editor : Ahmad Antoni