Penyaluran Kredit Perumahan di Jateng Capai Rp2,3 Triliun, Menteri PKP Apresiasi Gubernur Luthfi

"Kalau boleh, tahun ini (2026) jadi 40 ribu unit. Sudah disiapkan dan sudah koordinasi dengan Menteri ATR/BPN, katanya Jateng juga tertinggi untuk pendataan lahan yang dapat dijadikan permukiman," jelas menteri yang akrab disapa Ara ini.

Selain dua hal itu, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 1,5 jam tersebut juga membahas rencana akselerasi program perumahan dan permukiman pada 2026 lain. Di antaranya, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, rumah susun, penataan kawasan permukiman kumuh, dan pemberdayaan UMKM genteng.

"Sentra genteng di Jateng ada Kebumen dan Jepara, ini akan kita manfaatkan, jadi menggunakan genteng dari Jateng agar UMKM maju," paparnya.

Adapun dalam pertemuan tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi juga didampingi oleh Bupati Jepara, Bupati Batang, Bupati Brebes, Bupati Temanggung, Bupati Banyumas, Bupati Grobogan, dan Wakil Bupati Boyolali.

Ahmad Luthfi menjelaskan penanganan backlog perumahan tahun 2025 di Jawa Tengah sebesar 274.514 unit. Sisa backlog perumahan sekitar 1.058.454 unit atau turun kurang lebih 20%. Penanganan baik bersumber dari APBD, APBD Provinsi dan Kabupaten/kota, Baznas, CSR perusahaan, partisipasisi masyarakat, dan lainnya. 

"Hari ini kami usulkan terkait BSPS 2026. Untuk penanganan kawasan permukiman kumuh kita usulkan di Batang, Banyumas, Jepara, dan mungkin di Kota Semarang. Rumah susun juga ada kami usulkan," ujarnya.

Editor: Ahmad Antoni